Pekanbaru, elaeis.co - Peneliti Institute Pertanian Bogor (IPB), Fredian Tonny Nasdian menuturkan pemerintah Indonesia perlu memperhatikan permasalahan mikro di sektor perkebunan kelapa sawit. Sebab permasalahan ini akan berdampak pada pasar global. 

Apalagi pajak sawit sangat besar dan membuat uang masuk bagi  pemerintah. Permasalahan mikro ini salah satunya adalah produk kelapa sawit dari Indonesia, yang justru ditolak di pasar Uni Eropa. 

Dalam workshop kajian IPB yang gelar secara virtual, diikuti Elaeis.co, Rabu (22/12) kemarin. Fredian mengatakan terdapat sejumlah alasan mengapa permasalahan mikro perkebunan kelapa sawit ini perlu menjadi perhatian.

Pertama untuk menjawab isu deforestasi. Dewasa ini ekspansi kelapa sawit dinilai sebagai main drivers atau permasalahan pokok terjadinya deforestasi di Indonesia. Ekspansi mengakumulasi kekuasaan untuk mengkonversi hutan dan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Lalu juga menjawab terkait High Conservation Values (HCV) dan High Carbon Stock (HCS). Dimana konversi hutan menjadi perkebunan sawit mengakibatkan penurunan biodiversitas.

"Konsekuensinya hadir tekanan nasional dan internasional yang menghendaki terwujudnya green economy," ujar Fredian dalam gelaran bertema Dialog Kebijakan Tata Kelola Perkebunan Untuk Meningkatkan Kredibilitas dan Keberterimaan Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Internasional itu.

Kemudian permasalahan yang perlu dijawab juga terkait legahty. Yakni isu legalitas lahan bagi para petani sawit mandiri (smallholder). Menurut Ferdian, dari data yang diperolehnya secara nasional, kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan seluas 3,4 juta hektar.

Tak hanya sampai di situ, pembangunan dan pengembangan sawit di Indonesia menciptakan masalah terkait isu ketenagakerjaaan yang sangat memprihatinkan. Ini meliputi permasalahan eksploitasi buruh, pekerja perempuan, pekerja anak, dan pengawasan pemerintah.

Terakhir pemetaan permasalahan kelapa sawit mikro juga dapat menepis traceability. Yaitu permasalahan petani swadaya dalam konteks sertifikasi, pengelolaan resiko, dan pemetaan petani. 

"Permasalahan mikro ini pada produk kelapa sawit dari Indonesia justru ditolak di pasar Uni Eropa. Kemudian kita juga Perlu meningkatkan keberterimaan produk sawit Indonesia di Uni Eropa ini. Untuk itu Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis, mengatasi permasalahan di aras mikro tersebut," tandasnya.