Jakarta, Elaeis.co - Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pangan atau sembako. Rencana ini mendapat protes dari banyak pihak, salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, rencana tersebut merupakan kebijakan yang tidak manusiawi. "Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis," kata Tulus, seperti dikutip iNews.id, Kamis(10/6).

Dia menilai, pengenaan PPN pada sembako akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, karena menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok. 

"Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi," imbuhnya.

Pengenaan PPN pada sembako, dia menambahkan, juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan ke masyarakat. Karena itu, dia meminta pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut. 

"Wacana ini harus dibatalkan. Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN," ucapnya.

Dia menyarankan agar pemerintah bisa menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan. Dengan menaikkan cukai rokok, potensinya bisa mencapai Rp200 triliun lebih.

"Selain itu, akan berdampak positif terhadap masyarakat menengah bawah agar mengurangi konsumsi rokoknya, dan mengalokasikan untuk keperluan bahan pangan," ujar Tulus.