Aceh, elaeis.co - Pemerintah rencana akan mengevaluasi regulasi Domestik Maret Obligation (DMO) dan Domestik Price Obligation (DPO). Jika benar kebijakan itu dihapus, maka besar kemungkinan di pasar dunia akan kebanjiran CPO. 

Sebab, pasokan CPO bakal melimpah, dan diprediksi akan berdampak pada harga TBS sawit. Namun prediksi itu bisa dipatahkan jika perusahaan eksportir CPO memberlakukan ritme yang tepat dalam penyaluran CPO.

"Jelas hukum pasar pasti terjadi tapi ada beberapa faktor yang bisa menjadi solusi melimpahnya CPO itu," kata Sekretaris DPW Apkasindo Aceh, Fadhli Ali kepada elaeis.co, Senin (25/7).

Selain ritme penyaluran, menurut Fadhli pemerintah juga memiliki program B35. Artinya dalam negeri masih memiliki daya serap yang cukup tinggi. Belum lagi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

"Artinya tidak semua stok CPO Indonesia diekspor untuk memenuhi kebutuhan para negara importir. Hanya tinggal bagaimana pemerintah mengatur tanpa harus mengorbankan petani seperti belakangan ini," paparnya.

Sementara pesaing CPO juga telah hadir di pasar bahan baku minyak nabati. Seperti minyak biji bunga matahari dan kedelai. "Sebetulnya, masih seimbang karena kuota minyak biji bunga matahari dan kedelai masih terbatas," paparnya.

Dengan demikian kata Fadhli, pemerintah harus lebih jeli menyikapi persoalan ini. Ia mengaku pihaknya percaya pemerintah mampu mengatasi persoalan yang ada ini.

"Hanya yang kita khawatirkan hadirnya oknum-oknum yang ingin memperkaya diri sendiri. Ini juga harus diperhatikan," pungkasnya.