Jakarta, elaeis.co - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan tidak ada penghapusan Domestic Market Obligation (DMO) sawit. Artinya pelaku usaha tetap harus memasok 300.000 ton CPO ke dalam negeri.

Hal ini dinyatakan Zulkifli Hasan menanggapi pernyataan Ombudsman yang menilai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) kelapa sawit tidak potensial untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng. Bahkan juga kurang efektif untuk mempertahankan ketersediannya.

Untuk itu pihaknya meminta agar Kementrian Perdagangan (Kemendag) mencabut kebijakan itu. Bahkan harus dilaksankan setidaknya 60 hari ke depan.

Menurut Sekretaris Jenderal GAPKI, Eddy Martono, saat ini pasokan CPO untuk minyak goreng dalam negeri sudah berjalan baik. Sehingga menjadi pertimbangan apakah kebijakan DMO akan terus dilakukan.

"Bukan hanya cukup, pasokan juga sudah berlebih. Atau yang perlu dievaluasi adalah rasionya. Ini bertujuan agar eskpor CPO juga berjalan lancar. Sementara pasokan dalam negeri aman," kata Eddy kepada elaeis.co, Kamis (22/9).

Kendati begitu, berkaca dari tahun-tahun sebelum diberlakukannya DMO, pasokan khusus untuk bahan baku minyak goreng tidak ada masalah. Muncul masalah justru awal tahun 2022 dimana harga internasional untuk bahan baku itu tinggi namun kebijakan justru cepat sekali dirubah.

"Mudah-mudahan berkaca dari masalah yang lalu, ke depan masalah minyak goreng dalam negeri tidak terulang kembali," tandasnya.