Bengkulu, elaeis.co - Indonesia memangkas kuota hak ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mulai 1 Januari 2023. Bila sebelumnya jumlah yang dapat diekspor produsen adalah delapan kali dari pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), sekarang menjadi enam kali DMO.

Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bengkulu, A Jakfar, berharap aturan tersebut tidak merugikan petani kelapa sawit di daerah.

"Kita setuju saja dengan aturan itu karena bisa menjamin pasokan minyak goreng yang cukup dan terjangkau di dalam negeri. Tapi kita minta agar kebijakan itu tidak mengganggu kegiatan ekspor CPO," kata Jakfar, kemarin (1/1).

Menurutnya, jika pemerintah membatasi ekspor CPO, pasti stok CPO di sentra sawit termasuk Bengkulu akan semakin melimpah. Jika itu terjadi, dikhawatirkan akan membuat perusahaan kelapa sawit membatasi pembelian TBS dari petani.

"Itu sudah pernah terjadi dan kita tidak ingin terulang lagi," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah memastikan bahwa seluruh CPO yang ada di pabrik bisa terserap maksimal di dalam negeri. Jika CPO tidak terserap maksimal maka akan berdampak pada penumpukan CPO di pabrik-pabrik.

"Jangan sampai aturan yang dibuat oleh pemerintah malah membuat stok melimpah dan CPO tidak terserap pasar," tutupnya. 

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Bengkulu, John Irwansyah Siregar, mengatakan, pengusaha akan selalu mematuhi seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. "Tentu kami dukung selama itu baik untuk pelaku usaha dan masyarakat," katanya.

Meski begitu, Ia berharap rasio ekspor yang baru harus dievaluasi secara berkala dalam jangka pendek untuk menghindari kelebihan pasokan. Tanpa evaluasi, maka TBS kelapa sawit akan menumpuk di pabrik.

"Kalau ternyata ramalan penurunan produksi CPO pada kuartal pertama 2023 salah dan hasilnya tidak turun drastis, kebijakan itu harus dievaluasi. Kalau tidak, TBS akan menumpuk lagi di pabrik dan akan membuat petani marah," tutupnya.