Jambi, Elaeis.co - Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) sejauh ini masih diharapkan petani kelapa sawit di beberapa daerah. Khususnya yang bagi petani yang memiliki kebun yang jauh dari pabrik sawit.

Kehadiran pabrik sawit tersebut tentu dinilai sangat membantu petani khususnya dalam mengurangi biaya operasional kebun kelapa sawitnya. Sebab, jika kebun jauh dari PKS maka petani harus merogoh kocek lebih dalam untuk pengangkutan hasil kebunnya tersebut. Belum lagi ditambah kondisi infrastruktur kebun sulit.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Keerom, Papua. Sudah hampir 6 tahun petani kelapa sawit di sana harus merogoh kocek lebih dalam agar buah kelapa sawit hasil kebunnya dapat terjual. Pasalnya di kabupaten tersebut tidak ada pabrik kelapa sawit (PKS) yang menampung hasil panen para petani.

Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Di sana 5.000 orang petani terpaksa harus menelantarkan kebun kelapa sawit miliknya. Karena sudah hampir 15 tahun sejak 2007 lalu, petani tidak memiliki pembeli hasil kebun sawit mereka dengan harga yang layak. 

Sementara, petani kelapa sawit yang ada di 5 kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersorak gembira lantaran mulai beroperasinya pabrik sawit PT Persada Karya Sawit yang berdiri di Desa Sumber Sari, Kecamatan Kota Bangun, Kukar. Akhirnya penantian panjang petani sudah terjawab.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW Apkasindo Jambi, Dharmawan Harry Oetomo saat berbincang dengan elaeis.co mengatakan pemerintah seharusnya merespon cepat dengan hadir di tengah petani tadi. Terlebih jika sudah ada pengajuan, hendaknya direspon dengan sigap.

"Jangan sampai Dinas Perkebunan hanya memberikan harapan palsu kepada petani. Maka sebaiknya lah harus ada kejelasan yang penuh kepastian sehingga jauh-jauh hari masalah tenaga teknis sesuai bidangnya yang akan menangani pengoperasian pabrik sawit minimal hendaknya sudah menjalani masa training sehingga benar-benar on the track," katanya.

Dari informasi yang diterimanya, ada dua kelompok tani di wilayah Jambi yang sudah ajukan permohonan pembangunan PKS tersebut. Namun hingga saat ini belum terealisasi.

"Sebetulnya ada dana BPDPKS Program Sarpras yang diperuntukkan membangun PKS. Dan kita yakin lewat program ini PKS bisa hadir di tengah-tengah petani," katanya.

Kendati demikian, Dinas Perkebunan tentu juga harus mempersiapkan jauh-jauh hari beberapa hal yang dianggap penting. Ini juga bertujuan menata dan mempersiapkan 

beberapa persyaratan administrasi guna menunjang kelancaran adanya pembangunan PKS dengan kapasitas terpasang misalnya 10-30 ton/jam yang didukung luasan areal kebun sekitar 6.000 hektar sebagai pemasok bahan baku.

Salah satunya yakni mempersiapkan tenaga mekanik sesuai dengan keahliannya. Sebab karena faktor keterbatasan sumber daya manusia (SDM) petani sawit swadaya juga harus betul-betul diperhitungkan dengan cermat agar tidak ada hal-hal yang diragukan ke depannya terhadap kualitas dan produktivitas kinerja di PKS.

"Di sinilah sudah selayaknya para pembuat kebijakan juga memiliki konsep road map yang terukur, tertata, tersruktur, terperinci yang mengarah pada on the track mengingat inovasi teknologi itu sangat dinamis tumbuh kembangnya pada era globalisasi dan era digitalisasi saat ini," tandasnya.