Pontianak, elaeis.co – Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (kalbar) mengundang jajaran direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII untuk melakukan audiensi terkait Percepatan Peningkatan Dampak Investasi Hijau yang Inklusif Terhadap Kesejahteraan Sosial Melalui Value-Based Audit.

Direktur PT Perkebunan Nusantara XIII Rizal H Damanik didampingi SEVP Operation I Khayamuddin Panjaitan dan SEVP Bussines Support VT Moses Situmorang serta jajaran memenuhi undangan itu.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Ayi Riyanto, didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Barlian Fransiskus Saragih, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Daridin, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Ade Prianto, Koordinator Pengawasan Bidang P3A Mujiyanto dan Pengendali Teknis Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Sunaryo Wisnu Pramono, serta tim.

Ayi menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pemerintahan saat ini. Mulai dari isu sosial, pendidikan hingga kesehatan, yang dapat diselesaikan dengan mengkolaborasikan langkah sehingga tidak hanya menghasilkan output saja, akan tetapi juga mencapai ke tahap outcome.

"Melihat dari fakta yang terjadi di lapangan, belum tercapainya outcome terjadi karena baik pemerintah khususnya pemerintah daerah maupun perusahaan baik itu swasta maupun milik negara, masih berjalan di jalannya masing-masing. Sehingga belum sepenuhnya bersinergi karena kebijakan di pemerintahan yang belum dituntaskan," paparnya.

Seperti diketahui bersama, katanya, PTPN XIII juga memiliki desa-desa sawit di bawah binaannya yang tentunya tidak luput dari perhatian perusahaan plat merah tersebut dari segi kesejahteraannya melalui program-program tanggung jawab sosial lingkungan atau corporate social responsibility (CSR). "Namun memang ada hal-hal yang harus dilakukan juga baik oleh pemerintah daerah maupun PTPN XIII, yakni intervensi ke dalam program dengan pemantauan yang berkelanjutan," tukasnya.

Dia meminta kolaborasi dapat dilakukan oleh pemda dan PTPN XIII untuk membangkitkan perekonomian desa. “Kolaborasi yang dimaksud bisa kolaborasi antar pemda dengan masyarakat, bisa pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, pemda dengan perusahaan, pemda dengan UMKM langsung, atau perusahaan dengan UMKM, dan bisa juga semuanya dilakukan bersama-sama,” jelasnya.

Merespon hal tersebut, Rizal Damanik mengatakan, terkait dengan CSR, PTPN XIII memiliki program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang menjadi bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

"PTPN XIII ini merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara, tentunya diharapkan dapat juga membantu meringankan tugas dari para pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalbar," ujarnya.

Dia mengakui pendapat Kepala Perwakilan BPKP bahwa sinkronisasi langkah antara BUMN dengan pemerintah daerah masih belum maksimal terjalin. "Kami meminta BPKP sebagai fasilitator dalam menjembatani kedua pihak untuk berkolabarasi bersama," ucapnya.

Ke depannya, menurut Direktur, terkait program-program untuk mendukung kesejahteraan masyarakat harus dikawal oleh BPKP agar lebih terfokus dan tajam. “Saya kira wasitnya harus BPKP, untuk mengawasinya supaya hasilnya bisa mencapai outcome,” ujarnya.

Rizal berharap pemerintah daerah dan BUMN dapat bekerja sama dengan apa yang menjadi fokus dan apa yang menjadi kebutuhan sehingga hasilnya maksimal.

Ayi mengaku siap untuk terus melakukan pengawasan terhadap program yang telah digagas oleh PTPN XIII. Dirinya juga menambahkan, dengan adanya value-based audit tematik yang digagas BPKP ini, ke depannya seluruh pihak dapat bekerja sama, berdiskusi bersama dengan menyasar kepada permasalahan sehingga dapat diselesaikan sampai tuntas.