Jakarta, elaeis.co - Pemerintah diminta tidak melepas tata kelola minyak goreng secara sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengingatkan, pemerintah harus tetap ambil bagian dalam tata kelola minyak goreng agar harga dan stoknya tetap terkendali.

Soal tata kelola minyak goreng, dia merasa pemerintah Indonesia tidak ada salahnya mencontoh kebijakan yang berjalan di Malaysia. Pemerintah Malaysia dilaporkan menggelontorkan anggaran hingga RM 4 miliar atau setara dengan Rp 13,46 triliun per tahun untuk subsidi minyak goreng.

“Malaysia mampu memberikan subsidi minyak goreng untuk meringankan beban ekonomi masyarakatnya,” katanya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Dia menambahkan, minyak goreng termasuk bahan makanan pokok strategis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Makanya tidak boleh dibiarkan dikendalikan sepenuhnya oleh pasar, pemerintah harus hadir mengendalikan aspek ketersediaan dan harganya. Jangan sampai terjadi kelangkaan atau harganya tidak terjangkau masyarakat seperti sebelum-sebelumnya,” tukasnya.

“Kita ini kan negara produsen migor terbesar di dunia, masak komoditas ini langka atau harganya selangit tidak terjangkau oleh masyarakat. Itu paradoks alias kontradiktif,” tambahnya.