Pekanbaru, Meski sudah digulirkan tahun lalu, hingga kini masih sedikit petani yang mendapatkan bantuan Program Sarana dan Prasarana (sarpras) yang digelontorkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Bahkan di Riau sama sekali belum ada petani yang menikmati bantuan sarpras.

Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Sugianto, mengatakan, minimnya petani yang mendapatkan bantuan sarpras disebabkan belum meratanya sosialisasi persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Itu sebabnya dia mendesak pemerintah daerah sebagai penyalur bantuan bisa memperjelas mekanismenya agar petani bisa mengaksesnya dengan mudah.

“Dinas terkait harus barusaha bagaimana agar sarpras ini jelas dan bisa dinikmati masyarakat. Jelas dalam artian persyaratannya jelas apa-apa saja,” kata Sugianto kepada Elaeis.co.

Dia mewanti-wanti dana bantuan dari BPDPKS jangan sampai justru dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar.

“Ini kan duit bantuan, berarti bukan cuma untuk petani yang bisa dapat, perusahaan besar juga. Jangan sampai petani kita tidak dapat kue bantuan karena yang menikmati hanya perusahaan besar yang notabene sudah siap dan tahu cara mencairkan dana dari BPDPKS,” sebutnya.

Sugianto menyebutkan, dari data yang diterima DPRD Riau, saat ini perusahaan sudah menikmati 27 persen dana BPDPKS. Sementara petani masih kurang dari 5 persen. “Itu pun baru bergulir di dana peremajaan kebun,” ungkapnya.

“Kan porsinya tidak imbang. Padahal dana BPDPKS dikumpulkan dari pungutan ekspor sawit. Luas kebun masyarakat dengan yang dikelola perusahaan kan hampir imbang, itu artinya CPO yang dihasilkan kebun masyarakat dan perusahaan juga hampir imbang. Tapi sekarang yang paling banyak menikmati dana BPDPKS itu perusahaan,” paparnya.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau, menurutnya, tidak boleh berpangku tangan menunggu usulan dari bawah.

“Dinas harus mengejar dana itu, fasilitasi petaninya. Jangan kita yang diperah untuk menghasilkan dana pungutan ekspor, tapi yang menikmati malah perusahaan-perusahaan milik konglomerat. Memang mereka juga punya hak, tapi masalahnya porsi tidak imbang,” tandasnya.