Jakarta, elaeis.co - Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk membuat regulasi terkait hilirisasi produk kelapa sawit di Kalimantan Tengah (kalteng).

Anggota Komisi VII DPR RI, Willy Midel Yoseph, menyayangkan potensi besar sumber daya alam (SDA) perkebunan sawit di Kalteng selama ini tidak termanfaatkan dengan maksimal karena minimnya hilirisasi sawit. Hal ini dibuktikan dengan hanya adanya tiga perusahaan hilir sawit yang aktif.

Berdasarkan data yang diperoleh Komisi VII DPR RI, tiga industri hilir kelapa sawit itu yakni PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk yang memproduksi minyak goreng, PT Sukajadi Sawit Mekar yang memproduksi minyak goreng dan biodiesel, dan PT Sinar Alam Permai yang memproduksi minyak goreng.

“Kita sangat berharap agar ada dorongan dari pemerintah pusat untuk membuat regulasi dan membantu Pemprov Kalteng menyiapkan pabrik dan industri agar hasil kebun sawit yang luas ini dihilirisasi menjadi barang jadi yang punya nilai tambah ke depannya," katanya usai melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Palangkaraya, Kalteng, Jumat (14/7).

Menurut politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini, melalui hilirisasi kelapa sawit, maka pemerintah Indonesia tak hanya melakukan peningkatan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO), tapi juga menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

“Terkait dengan ini juga, kita ingin agar pemerintah tegas terutama yang terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan juga perizinan lain di sektor kelapa sawit yang ada saat ini. Karena yang menjadi harapan kami, agar para investor juga bisa mentaati aturan-aturan yang ada. Seperti analisa dampak lingkungan yang tentu juga sangat berat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya kalau memang terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.