Jakarta, elaeis.co – Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia dinilai terlalu banyak. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai harus segera dilakukan penyederhanaan birokrasi.

Dalam acara Temu Bisnis P3DN VIII bertajuk "Membangun Ekosistem Ekonomi Digital untuk Produk Lokal" yang diadakan di ICE BSD, Tangerang, Rabu lalu, Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam urusan sawit.

Menurutnya, kondisi ini memperumit birokrasi dan menghambat koordinasi di industri sawit. "Bagi perusahaan kelapa sawit, 37 lembaga ini terlalu banyak. Hal ini membuat proses birokrasi menjadi semakin kompleks," ungkapnya.

Ia mengusulkan agar pemerintah membentuk satu lembaga yang memiliki kewenangan penuh untuk menangani seluruh aspek industri sawit mulai dari hulu hingga hilir. 

Dengan birokrasi yang sederhana, menurutnya, akan mempermudah koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengurangi tumpang tindih regulasi di industri sawit.

"Seharusnya cukup ada satu lembaga yang kuat untuk mengelola seluruh rantai industri sawit, mulai dari on-farm hingga off-farm," tegas Mukti.