Pekanbaru, elaeis.co - Ketum DPP Aspekpir Indonesia, Setiyono mengatakan permasalahan minyak goreng yang saat ini masih terus menjadi perbincangan hangat masyarakat.

Bukan tanpa sebab, kelangkaan dan harganya juga cukup tinggi dinilai dampak dari terlalu dalamnya pemerintah ikut campur di pasar minyak goreng itu sendiri. Sehingga, aturan yang dikeluarkan justru diduga memicu kelangkaan itu terjadi.

"Kalau berkaca dari negara tetangga, pemerintah justru fuell menyerahkan pengaturan minyak goreng di pasar. Bukan malah ikut campur langsung," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (8/3/2022).

Pria yang berdomisili di Kabupaten Siak itu mengatakan, peraturan soal pasar minyak goreng belum berdampak terhadap petani kelapa sawit. Namun, kata dia, lama kelamaan pasti akan berpengaruh juga. 

Misalnya, seperti kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) beberapa waktu lalu. Bukan menyelesaikan masalah yang ada namun justru menimbulkan gejolak yang akhirnya bisa diredam.

"Kalau mau bantu subsidi ke masyarakat akan lebih baik langsung menggunakan sistem Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang sudah ada. Jadi pasar yang akan mengatur harga minyak dan minim terjadi kelangkaan," terangnya.

Sebab, Setiyono menganggap BLT justru akan lebih tepat sasaran ketimbang fenomena yang saat ini terjadi. Saat ini masyarakat justru tidak semua dapat menikmati subsidi minyak goreng namun justru ikut merasakan kelangkaan yang membuat harga lebih mahal.

"Buka hanya itu, masyarakat sebut saja yang kaya justru ikut menikmati subsidi minyak goreng tadi. Kan aneh jadinya," tuturnya.

Ironisnya lagi kelangkaan minyak goreng justru terjadi di wilayah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. "Negeri kaya minyak tapi langka minyak goreng. Semoga kondisi alam lebih baik ke depan,. Ini memang harus segera diselesaikan," tandasnya.