Sumsel, Elaeis.co - Wakil Ketua Apkasindo DPW Sumatera Selatan, M Yunus mengaku mendukung hadirnya SK KLHK yang mencabut izin konsesi dalam kawasan hutan. Khususnya jika diberlakukan kepada lahan konsesi yang justru diterlantarkan. Menurutnya sudah saatnya lahan terlantar itu diambil alih.

"Kita mendukung jika memang fokus pada lahan yang ditelantarkan. Sebab hingga saat ini masyarakat saja banyak yang membutuhkan lahan," katanya, Selasa (11/1/2022).

Pria kelahiran Batubara, Sumatera Utara itu berharap lahan yang dicabut izin kembali diserahkan kepada masyarakat dengan tujuan percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun tetap harus ada mitra.

"Masyarakat tidak akan mampu jika mengelola lahan sendirian. Sehingga harus ada perusahaan yang menjadi mitra masyarakat. Nah konsepnya bagi hasilnya jika ini awal maka akan lebih bagus menggunakan konsep lama. Yakni 20 perusahaan dan 80 untuk petani," terangnya.

Dengan begitu, menurut Yunus perekonomian akan lebih cepat meningkat. Kemudian juga berdampak pada percepatan perekonomian nasional.

"Jadi, jangan serahkan lahan kepada perusahaan. Nah perusahaan hanya menjamin sebagai lembaga pendanaan percaya hingga kebun itu bisa berhasil atau hutan bisa kembali," katanya.

Menurut Yunus, pemerintah harus berani mengarahkan atau menitikberatkan kepada perusahaan yang mampu untuk industri hilir kelapa sawit. Jadi diberi kemudahan bahan baku bukan lahan untuk kebun.

"Jagan diberi akses lahan lagi, kapan masyarakat dapat lahan dan pengusaha ke arah industri hilir kalau laga kembali diberikan kepada perusahaan," tuturnya.

Pria dengan dua orang putri itu berharap jika nanti SK tersebut mulai dijalankan, maka pemerintah kudu segera berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Ini bertujuan untuk melihat potensi perusahaan yang mampu menjadi penjamin, kemudian melihat siapa masyarakatnya, bagaimana bentuk izinnya dan bagaimana tujuan atau izinnya.

"Ini bisa jadi komen berbenah dan mendukung langkah kelapa sawit berkelanjutan," terangnya.