Berita / Nasional /
Pemerintah Implementasikan Kebijakan Green Energy untuk Turunkan Emisi
Jakarta, elaeis.co - Indonesia telah membuat komitmen mengurangi emisi karbon yang dijabarkan dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).
Komitmen ENDC Indonesia terbagi dalam lima sektor. Yaitu limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan dan penggunaan bahan lainnya, serta sektor energi yang juga mencakup sektor transportasi.
Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari komitmen ENDC berhasil menurunkan emisi karbon Indonesia dari tahun ke tahun. Sejak 2020, Indonesia mencatatkan penurunan emisi karbon yang signifikan, yakni sebesar 945 juta ton karbondioksida (CO2) ekuivalen pada 2020, 890 juta ton CO2 ekuivalen pada 2021, dan 884 juta ton CO2 ekuivalen pada 2022.
Baca juga: Kaltim Dorong Kontribusi Subsektor Perkebunan dalam Mitigasi Emisi GRK
Capaian penurunan emisi karbon tersebut perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan mengingat tantangan dan dinamika global saat ini dan ke depan akan lebih dinamis dan fluktuatif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia merencanakan berbagai mitigasi emisi karbon di sektor transportasi, termasuk perubahan research octane number (RON) ke RON yang lebih tinggi.
“Alhamdulillah, RON 88 sudah tidak ada dan kami juga mendorong program berbasis baterai listrik,” katanya dalam siaran pers, kemarin.
Dia mengatakan, Indonesia saat ini menjadi satu-satunya negara yang mendorong mandatory biodiesel dan B35 sudah dilaksanakan serta akan dinaikkan menjadi B40 pada 2025.
Baca juga: Rewetting Kebun Sawit di Lahan Gambut Terbukti Turunkan Emisi Karbon
“Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta kiloliter dan mengurangi impor solar. Devisa yang diselamatkan sebesar Rp 404,32 triliun,” sebutnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan tentang Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang terdapat di beberapa wilayah Indonesia, yakni di Arun, Teluk Bintuni, dan Bojonegoro. CCUS tersebut ekuivalen dengan gudang di bawah tanah yang biasanya akibat ekstraksi dari gas dan minyak. “Potensi warehouse atau gudang bawah tanah di Indonesia ini salah satu yang terbesar,” ungkapnya.
Dia mengatakan, pasar CCUS sekarang mencapai sekitar 25 sampai 30 dollar per ton sehingga pemerintah perlu mendorong dari sisi regulasi. “Berapa yang kita bisa serap dari market internasional dan berapa domestic market obligation-nya. Kalau kita bisa lakukan ini maka kita bisa tarik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU),” katanya.
Baca juga: Pengelolaan Biomassa Sawit Bantu Upaya Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca
Dia menyebutkan, persoalan PLTU bukan tidak boleh dalam pengembangan pembangkitnya, tetapi asal bisa mencapai target Net Zero Emission (NZE). “Kemudian NZE-nya bisa kita tarik dengan pembakaran yang dicampur dengan blue ammonia, kemudian juga bisa karbonnya di-likuifikasi, ditransportasikan, dan dimasukkan kembali ke dalam tanah. Dengan itu Indonesia bisa menyelesaikan NZE,” jelasnya.
Dia menambahkan, pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan bermotor listrik. Selain itu, digitalisasi dan penerapan transportasi hijau juga merupakan hal penting, terutama transportasi publik.
"Transportasi publik dengan green energy di Jakarta lebih progresif dari daerah lain. Diharapkan, daerah lain juga bisa segera mengikuti agar penggunaan transportasi publik juga menggunakan berbasis listrik," ucapnya.
Baca juga: Jalankan Inisiatif Dekarbonisasi, PTPN IV PalmCo Optimis Tekan 40% Emisi di 2030
Pemerintah pusat juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah agar bersama-sama menerapkan transportasi publik menggunakan green energy.
Dalam mengupayakan green energy, Indonesia juga terlibat aktif dalam inisiatif-inisiatif green energy di tingkat global yakni ASEAN Zero Emission Community, Just Energy Transition Partnership Program, hingga Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).
Dia menyebutkan, upaya pencapaian penurunan emisi karbon dan penerapan transportasi hijau akan lebih mudah tercapai dengan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari media.
“Media memiliki peran yang sangat penting dalam mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi rendah emisi," jelasnya.
Komentar Via Facebook :