Sungailiat, elaeis.co - Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, mulai menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Bangka tahun 2024-2029.

Untuk menghimpun masukan demi kesempurnaan RAD-KSB, digelar Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri stakeholder sawit.

Sekretaris DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Bangka, Edwardi ST, memberikan apresiasi kepada Pemkab Bangka yang sudah mengajak masyarakat, khususnya para petani untuk bisa memberikan masukan dan menyampaikan pendapat terkait penyusunan RAD KSB.

"Petani kelapa sawit sangat mengharapkan agar dana bagi hasil (DBH) Sawit bisa digunakan untuk membangun jalan produksi di 8 kecamatan. Maksudnya untuk memperlancar mobil langsir dalam mengangkut hasil panen sawit. Jalan produksi ini sangat penting dan dirasakan manfaatnya langsung oleh para petani," katanya dalam pernyataan resmi dikutip Ahad (20/10).

Dia juga mengharapkan agar penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) terus digenjot sehingga pemerintah daerah memiliki data pasti luasan kebun kelapa sawit petani rakyat atau mandiri. "Dengan adanya STDB, pemerintah daerah juga diuntungkan. Pemilik kebun akan membayar PBB perkebunan dan menjadi PAD," ujarnya.

Harapan petani lainnya adalah agar Program BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan bagi para pekerja atau buruh kebun sawit dilaksanakan dengan tepat sasaran. "Realisasikan sesuai dengan kenyataan dan data yang benar, jangan sampai malah digunakan oleh orang yang tidak ada hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat," tandasnya.

Terkait dengan sertifikasi ISPO, menurutnya, hendaknya setiap pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bangka menjadi bapak asuh bagi para petani kelapa sawit. "Terutama bagi petani yang menjadi binaan dari pabrik tersebut, mengingat biaya untuk sertifikasi ISPO ini sangat mahal bila dilakukan secara mandiri," pungkasnya.