Bengkulu, elaeis.co - Pemotongan berat timbangan tandan buah segar (TBS) di pabrik kelapa sawit (PKS) masih terus terjadi. Ancaman sanksi oleh pemerintah daerah (pemda) dianggap angin lalu.

Pemilik loading ramp di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Hendri, mengatakan, sampai sekarang PKS di kawasan itu masih memotong harga pembelian TBS sawit dari petani. "Besarnya 2 persen. Dampak dari potongan ini sangat terasa, kalau kita jual TBS 1 ton, yang dihitung hanya 980 kilogram," ungkapnya, Jumat (8/9).

Menurutnya, potongan harga sebesar 2 persen sudah dianggap biasa saat transaksi TBS sawit di PKS di Kabupaten Kaur. "Bukan rahasia umum lagi," ujarnya.

Baca Juga: Sektor Swasta Didorong Pacu Hilirisasi Perkebunan untuk Tingkatkan Devisa

"Mau siapapun yang jual TBS ke PKS, dapat perlakuan yang sama. Setiap bawa 1 ton TBS, di pabrik pasti menguap 20 kilogram," tambahnya.

Meski banyak yang protes, PKS tetap mempertahankan pemotongan berat TBS. "Alasan pihak pabrik, potongan diberlakukan untuk mengurangi berat kotor akibat kondisi TBS sawit yang basah karena seringkali disiram air," bebernya.

Meskipun alasan itu cukup logis, petani sawit merasa potongan ini sangat merugikan. Sumi, seorang petani kelapa sawit di Kabupaten Kaur, mengaku kesal karena PKS menyamaratakan semua TBS. "Kan tidak semua TBS basah atau kotor," tandasnya.

Baca Juga : Loading Ramp di Dua Daerah ini Berlomba Jual TBS ke Kabupaten Tetangga

"Kami sudah berjuang mati-matian merawat kebun supaya hasil panen kelapa sawit memuaskan. Potongan harga ini sangat tidak adil," sambungnya.

Dia mengakui di musim hujan TBS menjadi basah sehingga beratnya bertambah. "Itu kan faktor alam, petani tidak bisa mengontrolnya," tukasnya.

"Kalau musim hujan, OK-kah. Tapi sekarang kan kemarau, masak tetap ada pemberlakuan potongan 2 persen? Pihak pabrik harusnya objektif dan lebih adil dalam penentuan harga TBS," pungkasnya.