Pangkal Pinang, elaeis.co – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (babel) kedatangan seorang tamu perempuan. 
Wanita itu ternyata bukan orang sembarangan. Sampai-sampai Kepala DPKP Provinsi Babel, Edi Romdhoni SP MM, mengumpulkan sejumlah pejabat terkait untuk menyambut kedatangannya.
Seperti Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian, Ir Kemas Arfani Rahman, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Drh Judnaidy, Subkoordinator Tanaman Semusim dan Rempah, Aprilogra STP MSi, Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kardi SP, dan Analis Ketahanan Pangan Madya, M Rosdham Ali MMA.
Perempuan itu adalah Me Hoa SH MH. Jabatannya adalah Ketua DPRD Bangka Tengah (Bateng). Legislator tiga periode itu mengaku datang ke DPKP Babel dalam rangka koordinasi terkait berbagai kegiatan dan upaya pengembangan sektor pertanian di Bateng.
“Seperti peremajaan kelapa sawit pekebun dan anjloknya harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit. Selain itu juga untuk membicarakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak serta potensi penambahan retribusi daerah,” ungkapnya. 
Edi Romdhoni lantas menjelaskan bahwa Pemprov Babel telah melaksanakan banyak kegiatan dalam rangka membangun sektor pertanian di Bateng. “Salah satunya pembangunan embung pertanian yang baru saja diresmikan awal bulan ini oleh Bupati Bangka Tengah,” kata Edi dalam pernyataan resmi DPKP Babel baru-baru ini.
Terkait potensi penambahan pajak daerah dari pengelolaan sarang burung walet, menurut Edi, agak sulit didapat karena tidak adanya kepastian angka prduksi yang disampaikan pemiliknya kepada petugas.
“Berapa pajak walet, tidak bisa dipastikan. Kalau pemilik ditanya berapa per kilo hasilnya,  asal sebut saja,” ujarnya.
Terkait harga TBS, Edi menilai rapat penetapan harga untuk petani bermitra yang dilakukan sebulan sekali seperti saat ini terlalu lama. Menurutnya, ke depan rapat penetapan harga tersebut akan dilakukan lebih sering lagi dalam rangka memberikan kepastian harga kepada petani. 
“Bahkan setiap hari pun boleh. Soalnya penetapan kita ini sering kali kadaluarsa karena harga yang kita tetapkan dengan di lapangan sudah berubah,” terangnya.
Dia menambahkan, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber data penetapan harga TBS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini berjumlah 14 perusahaan. “Tapi ke depan akan bertambah menjadi 25 perusahaan,” sebutnya.
Kemas Arfani menyarankan petani sawit swadaya di Bateng melakukan kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit. Menurutnya banyak keuntungan yang didapat jika ada kerja sama antara petani dan perusahaan.
“Harga mitra sangat berbeda. Kalau pola kemitraan itu, pemegang DO-nya kelompok tani, tidak melalui pengepul,” katanya.
Sementara itu, Judnaidy minta dukungan pihak legislatif di Bateng untuk terus memacu semangat peternak dalam rangka mendukung pengembangan sapi ke depan.
“Karena Bateng adalah sentra ternak di Provinsi Babel. Jadi, mohon agar terus disemangati para peternaknya,” tukasnya.