Pekanbaru, elaeis.co - Besok, Syamsuar dan Edy Natar Nasution genap dua tahun menjadi Gubernur Riau (Gubri) dan Wakil Gubernur Riau. 

Banyak orang-orang kemudian bertanya apa saja yang sudah dilakukan oleh mantan Bupati Siak dan mantan Danrem 031 Wira Bima ini selama menjabat. 

Dan tak sedikit pula orang yang mengamati dan kemudian bisa mengurai seperti apa kinerja pasangan itu dua tahun belakangan. DR.Syafri Harto misalnya. 

Kemarin Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ini mengurai panjang lebar tentang Riau dua tahun belakangan bersama elaeis.co. Berikut penuturan lelaki 54 tahun ini; 

Kalau kita mengkaji capaian, tentu kita musti review dulu dari awal. Sebagai seorang akademisi, saya menengok begini: Awal memimpin, Syamsuar tidak dalam situasi dan kondisi yang bagus.

Soalnya di tahun pertama memimpin, dia cuma bisa menjalankan anggaran yang sudah kadung disusun oleh pendahulunya. 

Suka tak suka, apa yang jadi program Syamsuar dalam politik anggaran, enggak leluasa terakomodir. 

Lalu di tahun kedua, dia memang sudah bisa mendisain anggaran sendiri, sesuai dengan visi misinya. 

Tapi lagi-lagi itu enggak bisa kesampaian lantaran dia buru-buru me-refokusing anggaran demi menghadapi wabah Covid-19. Februari 2020 kan pandemi sudah bikin heboh. 

Memang, sepanjang pandemi, enggak hanya Syamsuar yang pusing me-refocusing anggaran, tapi semua pemimpin daerah. 

Lantaran refocusing tadi, enggak banyak yang bisa dilakukan Syamsuar, sebab keselamatan dan kesehatan masyarakat Riau, menjadi nomor satu. 

Jadi kalau misalnya dibikin penilaian indeks kinerja, semua orang akan bilang enggak puas dengan kinerja kepala daerahnya. 

Dan pernyataan seperti itu wajar saja lantaran sudah menjadi kebiasaan bahwa ekspektasi masyarakat akan bukti kerja pemimpinnya, lebih tinggi dari apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin itu. 

Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, di situasi seperti inilah saya tengok kepamongan Syamsuar dan strategi seorang prajurit yang dimiliki Edy Natar sebagai mantan Danrem. 

Meski berada di situasi yang tak baik, pasangan ini mampu menorehkan prestasi yang cukup bagus, dan itu di luar dugaan banyak orang. 

Kita tengok sajalah, dua tahun belakangan, kebakaran hutan, lahan dan gambut yang selama ini jadi momok, bisa diatasi pasangan ini. 

Pasangan ini mampu mengorganisir kebersamaan dengan lintas instansi, khususnya dengan Polda Riau dan Korem 031 Wira Bima, itu kuncinya. 

Yang terbaru, sebelum Riau benar-benar masuk pada siklus kemarau panjang, Syamsuar sudah langsung menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Ini tentu strategi kebijakan bentuk antisipasi dini. 

Sebab semua orang tahu, kalau di Riau benar-benar sudah terjadi kebakaran hutan apalagi gambut, akan teramat sulit memadamkan. 

Lantas, sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Syamsuar sudah pula membangun pondasi yang kuat bagi para petani kelapa sawit nya. 

Untuk yang ini saya mengacungi jempol sebab saya melihat Syamsuar paham dengan keunikan Riau dari sisi tanaman kelapa sawit itu. 

Kalau di daerah lain kebun kelapa sawit milik petani hanya sekitar 30% persen dari total luasan yang ada, di Riau justru beda. 

Dari 4,02 juta hektar total luas kebun kelapa sawit di Riau, 67% atau sekitar 2,7 juta hektar punya petani. 

Nah, memenej luasan ini kan enggak mudah kalau regulasinya enggak pas. Apalagi buat petani. Tapi Syamsuar bisa membikin Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tata niaga sawit yang menurut saya sangat menguntungkan pekebun.

Yang membikin saya takjub, menyusun Pergub itu Syamsuar enggak sendiri, artinya, Syamsuar enggak hanya mengandalkan tim nya di Pemprov, tapi organisasi petani seperti Apkasindo, SAMADE, ASPEK PIR, GAPKI juga dia dilibatkan.  Di provinsi lain kolaborasi semacam ini cukup sulit kita temukan.  

Di luar kebijakan untuk pekebun tadi, selama Syamsuar memimpin, stabilitas keamanan bahkan di masa Pilkada, pun terkendali. 

Mudah-mudahan pandemi segera mereda dan kalau kondisi sudah kembali normal, saya yakin Syamsuar akan menggeber pembangunan dan rehabilitas ragam infrastruktur. 

Saran saya, apa yang menjadi janji politiknya, itu saja dulu yang diberesi, sebab itu sudah janji. Enggak perlu mengumbar programlah, apalagi yang muluk-muluk.