https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

Pengen Kayak Riau

Pengen Kayak Riau

Sekretaris DPW Apkasindo Aceh, Fadli Ali. (Istimewa)


Aceh, Elaeis.co - Sikap Gubernur Riau memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit ke pemerintah pusat sangat diapresiasi Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Aceh.

Langkah Pemprov Riau untuk memajukan komoditas sawit itu juga membikin iri Sekretaris DPW Apkasindo Aceh, Fadli Ali.

"Kalau Riau, hebatlah soal pajak ekspor CPO. Pemikirannya maju soal sawit. Sebab sangat ngotot memperjuangkan pajak CPO 10 persen ke daerah penghasil sawit. Pajak yang diperjuangkan itu tercatat dari pelabuhan ekspor CPO yang ada di Riau," kata Fadli Ali saat bincang-bincang dengan Elaeis.co, kemarin.

Beda dengan Aceh, kata Fadli. Hingga kini mengekspor minyak sawit mentah dari Pelabuhan Belawan Sumatera Utara. Padahal sudah beberapa kali disuarakan lewat media tentang pelabuhan ekspor CPO yang dibutuhkan Aceh. Namun tidak pernah dihiraukan pemerintah daerah.

"Di media sudah berkali-kali kita suarakan. Sudah capek dah. Mungkin kita suarakan ke Tuhan baru terkabulkan. Gubenur Aceh kurang peka saya lihat soal ini. Padahal orang-orangnya banyak yang pintar, kan ada doktor, S2 dan lain-lain, tapi sensifitasnya kurang," kata dia.

Jika pemerintah daerah Aceh peka, dari dulu sudah membikin pelabuhan ekspor CPO. Bahkan, dengan adanya pelabuhan, penggunaan jalan nasional bisa makin awet di Aceh. Begitu juga jalan provinsi dan lainnya.

"Kalau ada pelabuhan ekspor di Aceh, jarak angkut CPO makin dekat dari pabrik ke pelabuhan, penggunaan jalan nasional oleh truk-truk tanki semakin kurang. Artinya jalan-jalan di Aceh lebih awet," kata dia.

Dengan begitu, bisa dipastikan tingkat kecelakaan akibat banyaknya truk tangki CPO berlalu-lalang di jalanan Aceh makin berkurang.

"Setiap Minggu, di rute barat selatan terjadi kecelakaan. Itu akibat truk tanki CPO di sana yang menuju ke Belawan Sumut. Kadang-kadang, CPO tumpah di jalan, kan licin, nah itu penyebab terjadinya kecelakaan," kata dia.

Total luas perkebunan kelapa sawit di Aceh tidak kurang dari 540 ribu hektare. Separuhnya merupakan perkebunan sawit milik rakyat. Jika pemerintah peduli terhadap pembangunan infrastruktur (pelabuhan CPO), sudah barang pasti harga sawit lebih tinggi di sana dan ekonomi rakyat akan lebih baik lagi. 

"Pekebun juga akan lebih optimal mengelola lahannya, dan ini bisa menyerap tenaga kerja. Artinya ada multiplier effect jika pemerintah daerah peduli terhadap komoditas sawit di Aceh," pungkasnya.


 

Komentar Via Facebook :