Samarinda, elaeis.co - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi dilantik dan dikukuhkan kepengurusannya, Senin (19/06).

Organisasi ini menaungi petani kelapa sawit swadaya maupun plasma di Kaltim dan berkomitmen untuk berkolaborasi serta mengawal aspirasi seluruh petani kelapa sawit di Benua Etam.

Ketua DPP Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kaltim Asbudi mengatakan, misi utama FPKS adalah memperjuangkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang Berkeadilan.

“Harga TBS sering dikeluhkan petani. Saya mengemban amanah untuk membantu memperjuangkan petani swadaya, terutamanya untuk percepatan pola kemitraan agar petani mendapatkan harga sesuai ketetapan pemerintah,” katanya dalam pernyataan resminya.

Dia menilai percepatan pola kemitraan harus terus didorong karena saat ini masih banyak petani yang belum bermitra dengan perusahaan.

“Petani yang belum bermitra rugi banyak dibanding yang sudah hermitra. Yang jelas harga TBS sawit berkurang di tangan tengkulak, tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah," jelasnya.

"Kami sudah koordinasi untuk mempercepat kemitraan di semua kabupaten di Kaltim. Supaya tidak ada lagi perbedaan terutama harga TBS antara petani swadaya dan petani plasma,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa FPKS merupakan wadah bagi para petani untuk berkolaborasi dan menggali segala macam informasi serta saling berkomunikasi terkait masalah yang dihadapi.

“Itulah pentingnya pengurus dikukuhkan, agar organisasi bisa terus berkembang dan bisa bersama-sama memecahkan permasalahan seperti sulitnya mendapat pupuk” tukasnya.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud berharap FPKS Kaltim akan terus eksis menyatukan para petani kelapa sawit di Kaltim. "DPRD Kaltim akan mengupayakan agar petani bisa mengakses bantuan sarana serta prasarana dari BPDPKS. Kita selama ini kekurangan informasi, dana sarpras belum masuk di Kaltim," sebutnya.

Dia juga menilai informasi dan program BPDPKS lainnya seperti peremajaan sawit rakyat (PSR), pengadaan benih dan pupuk, hingga pabrik minyak goren mini, masih minim di Kaltim. "Kita berharap dengan adanya FPKS maka program-program yang belum menyentuh ke petani sawit di Kaltim dapat terwujud," tandasnya.