Medan, Elaeis.co - Dana yang digelontorkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada petani sawit peserta Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai masih minim.

Selama ini, petani sawit peserta PSR mendapatkan dana sebesar Rp 30 juta per hektar. Luas lahan yang bisa ikut PSR maksimal empat hektar.

Ketua Umum DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE), Tolen Ketaren, mengatakan, nominal dana bantuan peremajaan itu sangat minim jika dibandingkan dengan biaya perawatan tanaman.

"Saya mengusulkan agar BPDPKS menambahkan dana tersebut. Sebab, untuk tahap awal saja, termasuk untuk mengatasi oryctes dan ganoderma, dana itu sangat kurang," katanya dalam webinar bertajuk "Aplikasi Bioteknologi pada Peremajaan Kelapa Sawit" yang diikuti hampir 200 peserta, Kamis (17/6).

Menurut Tolen, periode kritis serangan hama oryctes atau kumbang tanduk dan ganoderma adalah saat memasuki tahun tanam ketiga. "Dana yang cukup akan sangat berguna bagi petani untuk membiayai perang melawan oryctes dan ganoderma," katanya.

Pembiayaan untuk penanganan oryctes dan ganoderma bagi peserta PSR sebenarnya sudah diatur dalam Kepdirjenbun Nomor 195/Kpts/SR.210/5/2020 yang memberikan lampiran biaya PSR bagi para petani sawit di area endemik ganoderma.

Jika tak cukup dan dana PSR tak kunjung ditambah oleh BPDPKS, Tolen menyarankan para peserta PSR mendekati perusahaan. "Pihak perusahaan sawit juga harus mau memperhatikan atau melakukan pendampingan kepada peserta PSR," tukasnya.

Alternatif lain, petani juga bisa membentuk koperasi atau kelompok tani untuk mengatasi problem pendanaan dan penanganan oryctes dan ganoderma. "Bisa juga melakukan tumpang sari di lahan PSR. Dengan begitu, petani dapat tambahan dana untuk membasmi oryctes dan ganoderma," katanya.

"Tetapi tanaman tumpang sari itu jangan sampai memunculkan oryctes dan ganoderma. Kalau bisa tanaman palawija atau semangka yang hanya butuh masa tanam tiga sampai enam bulan," jelasnya.