https://www.elaeis.co

Berita / Komoditi /

Peremajaan Sawit 1.500 Hektar Bikin Petani Papua Dilema

Peremajaan Sawit 1.500 Hektar Bikin Petani Papua Dilema

Ketua DPW Apkasindo Papua, Albert Yoku. Istimewa


Papua, elaeis.co - Berbagai upaya untuk terus eksis di dunia perkebunan kelapa sawit terus dilakukan petani Provinsi Papua tepatnya di Kabupaten Keerom. Saat ini petani tengah ajukan peremajaan kelapa sawit kepada BPDPKS hingga 1.500 hektar.

Langkah itu, salah satunya bertujuan agar kebun sawit yang sudah hampir 7 tahun ditinggal oleh PTPN II lantaran gulung tikar dapat berjalan kembali seperti sedia kala. "Kita dorong untuk mengikuti program PSR ini lantaran ada dana segar dari BPDPKS yang bisa untuk memperbaiki kebun di Keerom itu," kata Ketua DPW Apkasindo Papua, Albert Yoku, Selasa (5/4/2022).

Memang bukan tanpa hambatan, pengajuan PSR itu juga masih dihalangi dengan status keabsahan lahan. Dimana sertifikat lahan itu masih berada pada pihak bank usai "disekolahkan" oleh PTPN II beberapa tahun silam.

"Sampai di sini petani juga kesulitan untuk mengangsur pinjaman di bank itu. Lantaran banyak kendala yang dihadapi petani," paparnya.

Belum lagi yang menambah dilema para petani kata Albert, akan dijual kemana hasil kebun sawit tersebut jika pengajuan PSR itu disetujui oleh BPDPKS. Sebab hingga saat ini belum ada pabrik kelapa sawit (PKS) di wilayah tersebut. 

"Maka kita berharap pemerintah mencarikan solusi terkait permasalahan yang sudah muncul hampir 7 tahun ini," katanya.

Lanjutnya, sejak PTPN II tutup maka petani menjual hasil kebunnya ke kabupaten tetangga. Tentu juga merogoh kocek yang cukup dalam khususnya untuk pengangkutan hasil panen itu.

"Pemerintah memang harus hadir di tengah petani. Memberikan solusi bagaimana agar ada PKS di sini. Apakah itu PKS PTPN II ditakeover atau bagaimana. Sebab petani sudah sangat sengsara dengan kondisi ini," jelasnya 

Padahal, lanjut Albert lagi kelapa sawit sangat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat saat ini. Dimana di Provinsi Papua pola perkebunan skema PIR sudah berjalan. Belum lagi perkebunan kelapa sawit swadaya petani.

"Ini tentu memberi ruang untuk perbaikan ekonomi bagi masyarakat. Jadi kita minta perhatian pemerintah agar ada solusi untuk mengoperasikan pabrik di wilayah Keerom. Agar masalah petani yang sudah bertahun-tahun itu selesai dan ekonomi semakin bagus," pintanya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait :