Jakarta, elaeis.co - Hingga saat ini sejumlah persoalan masih menjadi penghalang maksimalnya realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia. Malah yang terbaru naiknya pungutan Bea Keluar dan Pungutan Ekspor (PE) yang mencapai US$ 675 diperkirakan juga akan berdampak terhadap program tersebut.

"Beberapa waktu lalu pemerintah mematok target 180.000 hektar pertahun dan tahun depan 500.000 hektar. Saat ini capaian PSR baru 50 persen karena terdapat beberapa kendala," ujar Sekjen DPP Apkasindo Perjuangan Drs A Sulaiman H Andi Loeloe saat berbincang bersama elaeis.co, Minggu (27/3/2022).

Andi memprediksi capaian PSR kembali tidak akan maksimal lantaran naiknya pungutan PE tadi. Meningkatnya pungutan maka akan mempengaruhi meningkatnya penggunaan CPO yang semakin tinggi.

Kondisi itu diduga akan kembali mengeruk dana BPDPKS untuk menambah besaran dana subsidi di program biodiesel.

"Ya kita prediksi nanti alokasi anggaran BPDPKS akan mengarah ke program biodiesel itu. Sementara kita masih membutuhkan banyak anggaran untuk program PSR," katanya.

Dengan kondisi itu maka Andi memprediksi PSR akan terlambat kembali. Padahal kata Andi biaya subsidi untuk biodiesel sudah mencapai angka Rp110 triliun atau sebanyak 79 persen. Sedangkan PSR hanya Rp6,59 triliun atau hanya 4,7 persen. 

Untuk itu pihaknya meminta agar pemerintah lebih memperhatikan program PSR tersebut. Sebab 41 persen anggaran yang dikumpulkan oleh BPDPKS berasal dari para petani kelapa sawit.

"Kita hanya minta pemerintah juga fokus pada PSR, bukan hanya biodiesel saja," paparnya.

Karena menurut Andi, memaksimalkan di lini hulu yakni perkebunan kelapa sawit akan lebih tepat ketimbang di sisi biodiesel. Sebab, jika hanya mementingkan pengolahan produksi hasil perkebunan kelapa sawit dan justru mengesampingkan sumber produksi maka tidak akan maksimal hasil yang diperoleh.

"Sederhana saja, apa yang akan diolah kalau kebunnya tidak berproduksi? Makanya kebun dulu, kemudian perbaikan SDM, salurkan sarpras baru ke pengolahan hasilnya," katanya.