Kaltim, Elaeis.co - Petani kelapa sawit saat ini tengah dilema dengan desas desus akan melorotnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dampak dari diberlakukannya kebijakan Kemendag terkait Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). 

Bahkan sejauh ini sudah ada beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) yang sudah memberlakukan penurunan harga dalam pembelian TBS dari para petani kelapa sawit. 

Menanggapi hal tersebut Ketua Apkasindo Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmad Indradi, menilai ada indikasi niat yang tidak baik dari PKS tersebut. Sebab mengambil keuntungan yang justru tidak berkeadilan bahkan juga tidak berdasar.

"Ini tidak fair dan tidak berdasar. Karena faktanya harga pasar CPO dalam negeri masih stabil, bahkan naik," ujarnya kepada elaeis.co, Sabtu (29/1/2022).

Kata Indra, dari pengamatannya pabrik memberlakukan harga rendah itu dengan mendasarkan dengan harga DMO minyak goreng yang Rp14.000/liter itu. Padahal harga minyak goreng tersebut merupakan hasil pemberian subsidi dari dana BPDPKS kepada pelaku usaha penjualan  (pengecer) minyak goreng. 

"Subsidi ini diberikan pada level pengecer, pelaku usaha penjualan minyak goreng, sehingga tidak ada kaitannya dengan harga CPO, sesuai Permendag 03 tahun 2022," imbuhnya.

Dengan begitu menurut Indra jika ada pabrik yang menurunkan harga pembelian TBS ke petani, maka ini adalah pertanda itikad tidak baik terhadap petani. Ini adalah upaya profit taking secara tidak berdasar.

"Kita berharap pabrik-pabrik ini harus peringatan. Bahkan kalau membandel diblack list oleh pemerintah," tandasnya.