Jakarta, elaeis.co - Tak akan ada habisnya jika berbicara mengenai kelapa sawit. Banyak persoalan yang dihadapi, baik di lini petani dan pekerjaan, perusahaan maupun pemerintah daerah penghasil sawit itu sendiri. 

Hal ini lah yang melatarbelakangi dibentuknya Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Dengan asosiasi ini diharapkan berbagai permasalahan kelapa sawit yang ada di daerah bisa terselesaikan dengan menguntungkan semua pihak. 

Sekretaris Jenderal AKPSI, Kamsol, membeberkan sejumlah permasalahan yang terjadi. Seperti perusahan dengan masyarakat, koperasi sawit dengan petani anggotanya, pelanggaran di sisi hukum maupun terhadap tanah dan lokasi sawit. Persoalan ini, kata dia, apabila tidak segera diselesaikan akan merugikan semua pihak.

"Ada tiga komponen dalam tata kelola sawit. Yaitu pemerintah, perusahan dan masyarakat. Sehingga perlu kita susun regulasi dan aturan yang berpihak kepada masyarakat, tidak merugikan perusahaan maupun memberikan peningkatan pendapatan daerah," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima elaeis.co, Senin (11/7). 

Dia menyebutkan, para bupati yang tergabung di AKPSI juga telah melaporkan berbagai persoalan sawit yang dihadapi di daerah masing-masing kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan, selaku Ketua Dewan Pembina AKPSI. 

Dengan laporan yang disampaikan para bupati itu, nantinya diharapkan dapat diputuskan regulasi yang tepat yang dapat menguntungkan semua pihak. 

"Sehingga ada kepastian kepada masyarakat, harga yang diberikan dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat, ada usaha produktif yang dapat kita lakukan di daerah seperti produk minyak goreng dan turunannya," imbuhnya. 

"Oleh sebab itu perlu diketahui data dan kondisi persawitan di daerah kita masing-masing," ujar Pejabat Bupati Kampar Riau tersebut.