Rengat, elaeis.co - Tokoh masyarakat Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sengaja bertandang ke gedung DPR-RI di Senayan, Jakarta, empat hari lalu. Tujuannya mengadukan tidak terealisasinya kewajiban PT Indri Plant membangun kebun kemitraan serta izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan itu yang telah berakhir tahun lalu.

Matrizal, salah seorang perwakilan warga  mengatakan, aspirasi tersebut disampaikan kepada anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI, Syahrul Aidi dan Andi Akmal Pasludin.

Menurut Matrizal, beberapa tuntutan masyarakat yang disampaikan tadi ditanggapi secara baik dan terbuka oleh anggota Komisi V dan IV DPR-RI itu.

"Alhamdulillah, semoga dengan adanya pertemuan ini, aspirasi dapat diakomodir demi kepentingan dan hak masyarakat," kata Matrizal kepada elaeis.co, Senin (18/4/22). 

Pada pertemuan itu Syahrul Aidi berjanji akan meneruskan semua keluhan masyarakat Desa Punti Kayu kepada pihak eksekutif.

"Perusahan perkebunan kelapa sawit swasta masih banyak yang tidak melibatkan masyarakat sehingga timbul persoalan seperti yang dialami warga Desa Punti Kayu," terangnya. 

"Saya bersama Andi Akmal Pasludin dalam waktu dekat akan jadwalkan rapat bersama Menteri Pertanian membahas persoalan perusahaan tersebut agar dicarikan solusi atas tuntutan ini," tambahnya. 

Andi Akmal menegaskan bahwa persoalan yang disampaikan tokoh masyarakat itu berkaitan betul dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komisi IV DPR-RI yang membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Kelautan. Di Komisi IV sendiri ada panitia kerja (panja) membahas permasalahan dalam perkebunan kelapa sawit.

"Saya kira adanya pertemuan ini sangat tepat, kalau nanti memang merugikan dan dirasa perlu penekanan lebih kuat di komisi, mungkin kami juga akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait dengan komisi agar menemui titik terang untuk kedua belah pihak," katanya.