Bengkulu, elaeis.co - Perusahaan dan pemerintah daerah di Bengkulu diminta agar berpihak kepada petani kelapa sawit. Selama ini nasib petani kelapa sawit di Bengkulu cenderung diabaikan.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah, mengatakan, salah satu yang bisa dilakukan perusahaan adalah membuka ruang agar petani bisa melakukan ekonomi produksi terutama selama masa tunggu panen sawit.

"Menunggu sawit berbuah itu rentangnya panjang, bisa  sampai 5 tahun. Pada saat itu mereka hendaknya diizinkan menggunakan area tanah perkebunan seperti menanam ubi. Makanya kita minta perusahaan dan pemerintah bisa membantu itu, seperti penyediaan bibit ubi dan lainnya," kata Usin, kemarin.

Ia menjelaskan, hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian Kementerian Pertanian, tidak ada masalah jika area sawit ditanami jagung, umbi, dan tanaman lain yang direkomendasikan Badan Litbang. Dengan begitu  petani tidak harus menunggu hasil panen sawit. 

"Menunggu pohon kelapa sawit berbuah itu memiliki rentang waktu tunggu yang lama, bisa berlangsung tahunan dan itu menjadi waktu kosong tanpa pemasukan bagi petani sawit," tuturnya.

Persoalan lain yang terus dikeluhkan petani terkait dengan harga pupuk yang masih belum terjangkau. Antara harga pupuk dengan harga buah sawit tidak sepadan sehingga Usin mendorong agar pemerintah segera mencarikan solusinya.

"Pupuk Indonesia juga harus didorong menurunkan harga pupuknya, jangan terlalu tinggi agar petani memiliki kecukupan pembiayaan untuk melakukan pemeliharaan dan untuk meningkatkan produksi," tukasnya.

"Kalau harga sawit Rp 3.000/kg, masih berat beli pupuk hari ini. Apalagi kalau harga sawit Rp 1.000, ya lewat lah itu, enggak bisa (beli pupuk) lagi. Sawitnya enggak diurus, kalau tak diurus tak berbuah," tambahnya.

Ia juga berharap pemerintah melakukan sertifikasi tanah petani karena sampai saat ini masih banyak petani di Bengkulu belum memiliki sertifikat lahan.

"Supaya mereka terhindar dari mafia tanah," tutupnya.