Bengkulu, elaeis.co - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu mengeluarkan permintaan kepada perusahaan kelapa sawit di Bengkulu untuk secara aktif melaporkan data tenaga kerja yang dipekerjakan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa data tenaga kerja tetap terupdate dan akurat seiring dengan perkembangan industri.

Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy SSos MSi mengatakan, pihaknya terus meminta agar perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Bengkulu untuk melakukan pembaruan data tenaga kerja perusahaan mereka setiap triwulan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika tenaga kerja di sektor ini dan untuk mengidentifikasi setiap perubahan yang terjadi seiring waktu.
"Kami selalu minta perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Bengkulu untuk melakukan pembaruan data tenaga kerja agar kita tahu dinamika tenaga kerja di sektor ini," kata Edwar, Jumat 16 Februari 2024.

Edwar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam memantau kondisi tenaga kerja. Hal itu dilakukan demi keberlanjutan dan kesejahteraan para pekerja.
"Kami memahami bahwa perusahaan kelapa sawit merupakan salah satu pilar ekonomi di Bengkulu. Oleh karena itu, kerjasama yang erat antara pemerintah dan sektor ini sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan para pekerja," ujar Edwar.

Menyikapi permintaan ini, beberapa perusahaan kelapa sawit di Bengkulu telah merespons dengan baik. Salah satu Humas perusahaan kelapa sawit di Bengkulu dari PT Dinamika Selaras Jaya (DSJ), John Irwansyah mengungkapkan, komitmennya untuk terus memperbaharui data tenaga kerja mereka sesuai dengan permintaan pemerintah.
"Kami menyadari pentingnya transparansi dalam pelaporan data tenaga kerja. Sebagai bagian dari masyarakat dan industri yang bertanggung jawab, kami akan terus mendukung upaya pemerintah dalam hal ini," kata John.

Selain memastikan akurasi data, menurut John, langkah ini juga dianggap penting dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan seperti pengangguran dan ketidakstabilan kondisi kerja. Dengan memiliki data yang terperinci dan terupdate, pemerintah dapat lebih mudah merancang kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Bengkulu.
"Kami akan terus mendukung pemerintah sehingga pemerintah dapat lebih mudah merancang kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Bengkulu," pungkasnya.

Sementara itu, beberapa pihak mengingatkan bahwa selain pelaporan data, perlu juga diperhatikan kondisi kerja dan kesejahteraan para pekerja di lapangan. 
"Penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk tidak hanya fokus pada angka-angka, tetapi juga memastikan bahwa kondisi kerja para pekerja sesuai dengan standar dan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang memadai," ujar seorang aktivis buruh di Bengkulu, Siti Rahmah.

Diharapkan dengan langkah ini, akan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan sektor ketenagakerjaan di Bengkulu. Langkah-langkah konkret seperti ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola tenaga kerja secara efektif dan berkelanjutan.
"Semoga ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola tenaga kerja secara efektif dan berkelanjutan," pungkasnya.