Pontianak, elaeis.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengeluarkan surat Nomor: 525/0573//Disbunnak yang meminta bupati atau walikota se-Kalbar untuk mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit bergabung menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (disbunnak) Provinsi Kalbar, Heronimus Hero, mengatakan, surat tersebut merupakan permintaan yang kedua kalinya dikeluarkan oleh Pemprov Kalbar.

"Ini mengindikasikan pentingnya sebuah wadah seperti GAPKI bagi pelaku usaha industri sawit dan pemerintah di Provinsi Kalbar," jelasnya melalui keterangan resmi Disbunnak Kalbar beberapa hari lalu.

Dia menjelaskan, jika perusahaan bergabung dengan GAPKI maka komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha lebih tertib dan mudah serta transparan. Pemerintah akan kesulitan jika berkomunikasi dengan masing-masing individu atau perusahaan.

"Ada 364 perusahaan sawit di Kalbar. Kalau per perusahaaan kemunikasinya, jadi agak sulit. Berbeda dengan satu pintu melalui GAPKI, lebih enak dan mudah," jelas dia.

Saat ini menurutnya baru 74 perusahaan sawit yang bergabung di GAPKI Kalbar. Pihaknya akan menjadikan keanggotaan itu sebagai catatan bagi perusahaan terutama dalam penilaian evaluasi izin usaha perkebunan (IUP).

"Kita berharap para kepala daerah mendorong perusahaan gabung ke GAPKI. Setiap tahun ada penilaian perkebunan. Kalau tidak masuk nilainya kurang dan kalau masuk nilainya tambah," tukasnya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr Erdi Abidin, menilai perusahaan sawit yang bergabung menjadi anggota GAPKI akan menerima manfaat besar. Oleh karena itulah ia setuju dengan Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah mengeluarkan imbauan agar perusahaan sawit menjadi anggota GAPKI Kalbar.

“Imbauan ini bagus, supaya perusahaan perkebunan sawit di Kalbar bisa bersatu. GAPKI ini menjadi wadah bagi perusahaan untuk lebih mudah dalam bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit. Saya menduga perusahaan belum bersedia bergabung dalam GAPKI untuk menghindar dari berbagai kewajiban yang sepatutnya dilakukan," papar dia.

Pentingnya dan manfaat bergabung di GAPKI diungkapkan oleh Aris Supratman, Controller PT Mustika Abadi Khatulistiwa. Menurutnya, GAPKI dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sejalan dengan visi pembangunan daerah.

"Melalui GAPKI, pemerintah dapat lebih fokus dan memudahkan koordinasi berkaitan dengan industri kelapa sawit. Contohnya pemanfaatan Galian C pada waktu itu dipermasalahkan, upaya melalui GAPKI akhirnya keluarlah keputusan menteri, bahwa pemanfaatan galian C untuk kepentingan sendiri menjadi legal," jelas dia.

Kemanfaatan GAPKI juga dirasakan oleh Supriyambono dari HPI Agro, bahwa selama ini GAPKI menjadi jembatan antara pemerintah dan perusahaan. 

“Kami sebagai anggota sangat terbantu jika ada permasalahan atau miss komunikasi antara pemerintah dan perusahaan,” ujarnya.

Jika ada masalah di perusahaan yang berhubungan dengan tata niaga kelapa sawit, lanjut dia, GAPKI sangat berperan dalam hal komunikasi dengan pemerintah. Dengan begitu, anggota GAPKI bisa satu bahasa atas nama GAPKI dan bukan per perusahaan.

Selain itu, jika ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang berhubungan dengan bisnis kelapa sawit yang akan disampaikan ke perusahaan, dapat melalui GAPKI dalam hal penyampaian kebijakan tersebut. 

“Bisa lebih cepat memperoleh informasi tersebut. Komunikasi antara perusahaan dengan dinas terkait misalnya Dinas Perkebunan, bisa lebih cepat tersambung melalui GAPKI,” bebernya.