Pekanbaru, Elaeis.co - Pakar Lingkungan Dr Elviriadi mengatakan hampir separuh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Riau tidak menaati kewajibannya yakni memberikan 20 persen total luasan perkebunannya untuk masyarakat atau yang dikenal dengan istilah plasma. Bahkan bertahun-tahun kondisi tersebut justru tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

"Itu sudah menjadi kewajiban perusahaan seharusnya. Malah diatur juga dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2014," ujarnya Elvi saat berbincang bersama elaeis.co, Selasa (15/2/2022).

Permasalahan yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan adalah permasalahan PT Adei Plantation dan Industries yang beroperasi di wilayah Bengkalis. Meski sudah bertahun-tahun perusahaan tersebut tidak memberikan hak masyarakat hingga menuai gelombang protes dari masyarakat setempat.

"Seharusnya Gubernur Riau mendesak Dinas Perkebunan Riau untuk menegur perusahaan itu.  Nah tapi belakangan Disbun justru mengakui telah menerima sejumlah uang dar perusahaan kelapa sawit dan mengembalikannya di persidangan kemarin," tutur Elvi.

"Itukan menjadi dugaan gratifikasi. Oleh sebab itu kita sangat kecewa," imbuhnya.

Elvi menilai Disbun Riau lemah dalam menjalankan fungsinya. Hingga Ia memintai Disbun Riau kembali kepada tupoksinya. Yakni mengawasi para perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Riau.

"Sebetulnya tidak ada kata terlambat. Sesegara mungkin tegur para perusahaan ini, jika dalam 40 hari tidak ada respon bekukan sementara izin perusahaan tersebut. Jika tidak juga ada respon maka pemerintah bisa mencabut izin usahanya secara permanen," cetus Elvi.

Tak hanya di Bengkalis, Elvi juga tengah menyoroti permasalahan yang ada di PT Ivo Mas yang ada di Rohil. Masyarakatnya juga tenga menggelar aksi untuk meminta izin perusahaan tersebut di cabut. Alasannya selain tidak memberikannya plasma untuk masyarakat, CSR perusahaan itu juga tidak jelas. Malah belakangan pihak perusahaan justru menutup jalan yang dilalui warga.

"Seharusnya mudah bagi perusahaan tersebut untuk memberikan plasma. Karena ini perusahaan berskala besar. Kalau memang tidak bisa memberikan lahan yang ada, perusahaan diperbolehkan memberikan di wilayah lain yang dibiayai dari perusahaan itu," tandasnya.