Bengkulu, elaeis.co - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu mencatat, hingga Juli 2023 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah ini mencapai Rp 1,48 triliun.

Rinciannya, KUR Mikro sebesar Rp 852,17 miliar dengan 17.046 debitur, KUR Kecil Rp 599,98 miliar dengan 2.627 debitur, dan KUR Supermikro Rp 25,84 miliar dengan 2.699 debitur. Penyaluran KUR didominasi sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.

Kepala Bagian Pengawasan Industri Jasa Keuangan OJK Provinsi Bengkulu, Herwan Achyar, meminta seluruh perbankan di Bengkulu untuk terus mempromosikan KUR agar masyarakat lebih mengetahui tentang bantuan tersebut dan bisa merasakan manfaatnya.

Baca Juga: Kelompok Perempuan ini Serukan Penghentian Ekspansi Sawit di Kawasan Hutan

"Salah satu yang perlu didorong untuk memanfaatkan KUR adalah petani peserta Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," katanya, Senin (4/9).

Menurutnya, peserta PSR mendapatkan bantuan Rp 30 juta per hektar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana tersebut diyakini tidak cukup untuk membiayai kebun sawit yang direplanting hingga panen perdana di usia sekitar 3 tahun.

Baca Juga: Petani Sawit Didorong Gunakan Pupuk Organik

"Selama ini banyak petani sawit yang kekurangan dana untuk menutupi biaya PSR. KUR bisa menjadi solusi bagi mereka. Namun tentunya tetap harus mengikuti mekanisme dan persyaratan penyaluran KUR," tukasnya.

Petani yang mengikuti program PSR bisa mendapatkan KUR khusus perkebunan rakyat dengan pinjaman maksimal Rp 500 juta dan bunga 6 persen per tahun. Jangka waktu KUR khusus paling lama 4 tahun untuk kredit pembiayaan modal kerja. Sementara pembiayaan investasi, periode keuntungan paling lama 5 tahun.

Dia menambahkan, KUR pertanian telah terbukti menjadi salah satu pendukung sektor pertanian di Indonesia. Dengan suku bunga yang bersaing dan persyaratan yang tidak berat, KUR pertanian menyediakan akses keuangan yang lebih mudah bagi petani.

"Dengan KUR pertanian, petani tidak perlu pusing lagi mencari kekurangan dana untuk usahanya," ujarnya.

"Kami akan terus mendorong sinergitas antar pemerintah daerah agar melakukan pembinaan kepada petani agar dapat mengakses permodalan tersebut," tutupnya.