Jakarta, elaeis.co - Beragam kebijakan dihadirkan pemerintah untuk mengurai kusutnya soal perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Salah satunya yakni rencana uji DNA pohon kelapa sawit untuk melihat kualitas benih yang ditanam petani.

Meski mendapat dukungan dari para petani, namun pekebun justru berharap pemerintah fokus pada harga TBS yang saat ini terus merosot.

"Sebetulnya soalan uji DNA belum terlalu penting dan menarik. Seharusnya pemerintah bereskan harga TBS terlebih dahulu," ujar Ketua DPW APKASINDO Kalteng, Jamudin Maruli Tua Pandiangan saat berbincang dengan elaeis.co, Rabu (6/7).

Di tidak menampik, di wilayahnya memang masih banyak beredar bibit palsu atau kurang berkualitas. Sementara pemerintah juga tengah mengembangkan benih kelapa sawit yang memiliki potensi produksi hingga 6 ton dalam satu hektare tiap kali panen.

"Tapi ini bak makan buah simalakama, karena banyak petani swadaya yang hanya memiliki 1-3 hektare, dengan keterbatasan wawasan dan biaya. Sehingga mendapatkan tawaran bibit dengan harga murah justru menjadi solusi bagi mereka," paparnya.

Saat ini pihaknya tengah berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap petani agar lebih selektif dalam memilih benih. Salah satunya melalui sosialisasi secara berkelanjutan. 

Untuk itu pihaknya butuh dukungan pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan untuk menerjunkan tenaga teknis yang dapat membuktikan benih-benih kurang berkualitas kepada petani.

"Di Kalteng tenaga teknis sudah mulai bermunculan, bahkan semangatnya dari pengamatan kita cukup bagus," tuturnya.

"Namun kebijakan ini bisa dinomor duakan karena membaiknya harga TBS jauh lebih penting. Jadi kita berharap pemerintah fokus dengan perbaikan harga TBS secara perlahan. Sebab saat ini petani kelapa sawit sudah menjerit dan merasa menjadi korban," tandasnya.