Jakarta, Elaeis.co - Keluhan petani kelapa sawit di Kabupaten Manokwari, Papua Barat seharusnya menjadi sorotan khusus bagi pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat. Salah satunya terkait tidak adanya pabrik kelapa sawit hingga petani justru memilih menelantarkan kebun kelapa sawitnya menjadi hutan.

"Harus ada langkah-langkah bukti respon pemerintah untuk membantu petani," ujar Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW Apkasindo Jambi, Dharmawan Harry Oetomo saat berbincang bersama elaeis.co, Senin (14/2/2022).

Ia menilai, kurangnya respon dari pemerintah lewat berbagai instansi terkait memang menjadi kelemahan hingga saat ini. "Ya kan jadi muncul dugaan, apakah investornya tidak diperkenankan masuk atau dugaan yang lebih parah banyak pembenci sawit di wilayah itu," cetusnya.

Padahal sepengetahuan Harry, presiden Joko Widodo sangat terbuka jika membahas masalah investasi dan investor. Malah sudah ada sinkronisasi terhadap daerah yang dianggap khusus seperti Papua Barat tersebut.

"Jika memang asosiasi kelapa sawit di sana sudah berjuang, maka kita hanya tinggal menunggu respon dari pemerintah untuk segera hadir di tenga petani," terangnya.

"Kita sangat prihatin mendengarnya, sudah belasan tahun namun belum juga mendapat perhatian," imbuhnya.

Sebelumnya Sekretaris DPW Apkasindo Papua Barat, Dorteus Paiki menjelaskan ada 5.000 orang petani justru terpaksa harus menelantarkan kebun kelapa sawit miliknya. Karena  sudah hampir 15 tahun sejak 2007 lalu, petani tidak memiliki pembeli hasil kebun sawit mereka dengan harga yang layak. 

"Memang ada satu PKS tapi mereka tidak menggunakan harga penetapan dari pemerintah untuk membeli hasil kebun masyarakat. Bahkan justru sangat rendah," terangnya beberapa waktu lalu.

Dengan begitu maka tidak ada alasan pagi untuk petani bertahan merawat kebunnya tersebut. Sebab kata pria yang akrab disapa Paiki itu, biaya perawatan tidak sebanding dengan hasil kebun.

"Biaya perawatan tinggi. Belum lagi biaya panen dan sebagainya. Jadi petani tidak mendapatkan apa-apa," jelasnya.

Saat ini ribuan petani di sana justru memilih pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga 10.000 hektar kebun kelapa sawit jadi sia-sia.l dibiarkan menjadi hutan.

Kata Paiki pemerintah seolah-olah menutup mata dengan apa yang dialami petani Manokwari itu. Padahal jika saja ada PKS berdiri di wilayah itu, ribuan kebun kelapa sawit tadi bisa dioptimalkan kembali.

"Kita sudah berjuang suarakan permasalahan ini. Tapi pemerintah baru melirik sejak ada program peremajaan sawit rakyat (PSR) diagendakan," paparnya.

Perjuangan petani tadi kata Paiki juga sudah sampai ke Dirjenbun. Dimana mereka telah mengajukan permohonan untuk dihadirkannya PKS di kabupaten itu.

"Mau tidak mau, mereka harus mendirikan PKS di wilayah ini. Sebab petani sudah sangat memprihatinkan kondisinya. Terakhir informasi yang kita terima, permohonan itu hanya tinggal menunggu persetujuan saja. Setelahnya akan ada pembangunan pabrik di wilayah kita ini," tandasnya.