Samarinda, elaeis.co - Kontroversi terkait larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng (migor) yang diberlakukan pemerintah sejak 28 April 2022 kemarin terus bergulir.

Ketua DPD Apkasindo Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmad Indradi, menduga ada agenda tersembunyi di balik menetasnya kebijakan tersebut. Sebab, kebijakan itu justru berdampak pada merosotnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik petani, khususnya petani swadaya.

"Pertanyaannya, apakah kebijakan itu satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan migor dalam negeri? Tidak adakah kebijakan lain yang win-win solution?" katanya saat berbincang dengan elaeis.co, Jumat (29/4/2022).

Yang membuat dia makin bingung, kabinet Presiden Jokowi kabarnya diisi para menteri yang terbaik, namun justru membuat kebijakan yang malah dinilai menyengsarakan masyarakat.

Menurut alumni UGM tahun 2003 itu, masalah harga migor sebenarnya tidak terlalu rumit. Bahkan juga tidak butuh teori yang mendalam. Sebab kebutuhan dalam negeri hanya sebagian kecil dari total produksi bahan baku yang ada. 

"Kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 5-6 juta ton. Sedangkan produksi bahan baku yakni CPO mencapai hampir 50 juta ton. Lalu kenapa malah mengorbankan 42% yang merupakan petani swadaya yang justru menyumbangkan produksi CPO itu? Apakah kebijakan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat? Atau justru untuk kepentingan tersembunyi yang menyengsarakan rakyat?" ucapnya lagi.

Kepentingan tersembunyi yang dia maksud adalah aroma politik yang berkaitan dengan Pilpres 2024 mendatang. Dia menduga ada yang berusaha meraup dana politik dengan banyak cara dan lebih mudah dengan kebijakan itu.

"Keadaan saat ini bisa membuat korporasi-korporasi tertentu memproduksi CPO, migor dan produk turunan lain dengan biaya produksi sangat murah dengan membeli  CPO murah, beli TBS petani dengan harga murah pula. Kemudian ditimbunlah produk sawit itu sebanyak-banyaknya. Setelah itu buka pintu ekspor kembali, dengan alasan ada desakan dari petani," tukasnya.

Jika itu yang terjadi, maka untung yang didapat pengusaha sangat besar. "Luar biasalah profit yang diraih. Cuan besar, yang bisa dipakai untuk kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik lainnya," imbuhnya lagi.

Ia merasa analisa seperti itu sah-sah saja terjadi di tengah masyarakat.

"Sebagai rakyat yang terdampak keadaan, boleh saja kita menilai dan menduga apa penyebab keadaan saat ini. Dengan harapan supaya tidak terus menerus menjadi korban kepentingan para politisi dan pengusaha hitam yang sedang bermain," tutupnya.