Jambi, elaeis.co - Ketua DPW Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Provinsi Jambi, Suroso, sangat setuju jika aturan domestic market obligation (DMO) minyak sawit (CPO) segera dicabut. Dia curiga kebijakan itu dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan.

Menurutnya, aturan DMO seolah sudah menjadi mainan sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) untuk mengkondisikan harga tandan buah segar (TBS) petani.

"Sebelum larangan eskpor CPO kemarin, bahkan harga TBS di PKS yang tak punya kebun inti bersaing dengan harga disbun. Sekarang, semuanya jauh di bawah harga disbun, apalagi petani swadaya," katanya.

Perbedaan harga tersebut masih terus belangsung hingga saat ini. Bahkan setelah larangan eskpor CPO dicabut pun harga TBS tetap di bawah disbun.

"Alasan PKS, antara suplai dan permintaan belum seimbang. Mereka bilang penjualan CPO masih kurang lancar, sementara bahan masuk terus ke pabrik. Makanya harga tak bisa sama dengan disbun. Begitu versi  PKS," bebernya.

Menurutnya, jika DMO dicabut, maka perusahaan tidak punya alasan lagi penjualan CPO tak lancar. Dia yakin ketersediaan minyak goreng dalam negeri tidak terganggu jika DMO dicabut.

"Harga minyak goreng tak perlu dipatok Rp 14.000/liter. Sampai Rp 20.000.-an saya rasa pasar masih toleran. Yang jadi masalah, sisi hilir ditekan Rp 14.000 sehingga sisi hulunya atau harga TBS petani tertekan sekali," katanya.

Suroso juga mengaku heran berbagai kebijakan pemerintah terkait stabilisasi harga minyak goreng justru membuat harga TBS anjlok.

"Apakah pemerintah tidak bisa mengaudit perusahaan-perusahaan besar itu. Ekspornya memang tidak lancar atau jangan-jangan sengaja direm sehingga harga pembelian TBS tetap murah. Dengan begitu mereka dapat untung berlipat, dari ekspor dia dapat harga bagus dan di bawah dia beli bahan baku murah," tandasnya.