Pekanabaru, Elaeis.co - Harga tandan buah segar (TBS) Riau yang tinggi kini menjadi satu-satunya penyejuk hati para petani yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) Siabu Sejahtera di Desa Siabu Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Sebab, keinginan mereka untuk ikut dalam program PSR pupus setelah mendapat penolakan dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementrian Pertanian beberapa waktu lalu.

Ketua Poktan Siabu Sejahtera Syafrudin, bercerita pohon kelapa sawit milik mereka rata-rata sudah berumur 25 tahun. Kendati begitu masih berproduksi.

"Kita hanya bergantung pada harga sawit saja saat ini. Kita rantau lagi harus bagaimana," ujarnya, kepada Elaeis.co Senin (01/11).

Kebun milik pria berusia 41 tahun ini, hanya seluas 1 hektar. Setiap kali panen rata-rata bisa menghasilkan 700 kg.

"Untung harga sawit mahal saat ini. Kalau anjlok kita sangat sengsara," terangnya.

Menurutnya, bibit kelapa sawit yang dijejalkan di lahannya itu merupakan bibit asal-asalan. Hal ini juga menjadi kendala produksi kebun miliknya itu.

"Untuk itulah kita ngotot dan berharap masuk dalam program PSR tersebut.  Sebab kalau PSR kita terbantu dengan bibit yang unggul," tuturnya.

Kendati harga kelapa sawit mahal, para petani di Siabu ini juga dihadapkan dengan harga pupuk yang mahal. Sementara untuk mensiasatinya, Syafrudin mengatakan petani menggunakan pupuk kandang dan juga tankos (tandan kosong) saja.

"Bagi petani yang memiliki kebun yang luas ya tidak terlalu terasa. Tapi bagi kami sangat terasa.bkadang kami petani kampung ini lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokok ketimbang membeli pupuk," terangnya.

Untuk diketahui, sejak 1,5 tahun lalu, pihaknya telah usulkan 137 lahan kelapa sawit para petani untuk mengikuti program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang menjadi program pemerintah. Namun usaha para petani itu kandas setelah mendapatkan penolakan tadi.

Yang membuat mereka kecewa lagi adalah penolakan itu diakibatkan lantaran lahan kelapa sawit mereka masuk dalam kawasan hutan. Padahal sebagian besar lahan itu juga sudah dilengkapi dengan sertifikat hak milik (SHM).

"Dari 137 hektar yang kita ajukan hanya 15 hektar lahan dengan 13 pekebun yang menerima. Alasannya ditolak lantaran persyaratan yakni luas lahan yang masuk dalam kawasan hutan," ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia menerangkan, 137 hektar lahan tadi itu terbagi atas tiga lahan. Yakni lahan Hutan Produksi Konversi (HPK), Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produkksi Terbatas (HPT). Lahan ini dimiliki sebanyak 79 kepala keluarga (KK).

Dari penunjukkan itu, seluruh lahan yang dapat mengikuti PSR merupakan lahan dari APL. "Anehnya lahan itu belum bersertifikat. Sementara kami yang sudah SHM justru malah ditolak karena masuk dalam kawasan hutan," paparnya.

Bukan hanya itu, kata pria berusia 41 tahun itu lahan yang diusulkan itu adalah lahan transmigrasi pertama di Riau saat jamannya Soekarno sekitar hmtahunb1962 lalu. Kemudian baru lahan tersebut bersertifikat pada 1985.

"Jadi dulu kakek istri saya yang mengikuti transmigrasi ini dari Surabaya. Dulu bukan seperti jaman Soeharto, masyarakat cuma dapat barak untuk tempat tinggal. Kemudian baru mereka bercocok tanam," bebernya.

"Kemudian akhirnya lahan tersebut bersertifikat. Awalnya kebanyakan adalah karet, tapi sekarang sudah merata sawit. Ya ada memang kebun yang ditengah sawit di sela pohon karet. Tapi gak banyak cuma beberapa hektar saja," imbuhnya.

Syafrudin mengaku masyarakat sangat butuh bantuan PSR itu. Sebab kebun sawit mereka rata-rata sudah berusia di atas 20 tahun. 

Dia mengaku sedih dengan adanya penolakan program PSR ini. Dia juga tidak tau lagi mau mengadukan hal ini kepada siapa.

"Kita berharap pak Jokowi mau memperhatikan kami para petani ini. Kita juga berharap kalau memang kebun masyarakat yang bersertifikat ini masuk di dalam kawasan hutan, tolong dong KLHK atau DLHK propinsi turun ke masyarakat kami. Sampaikan, karna kami petani kampung sangat mengharapkan sekali program PSR ini. Meski begitu kami punya motto, pantang mundur sebelum berhasil," tandasnya.