Papua, elaeis.co - Beragam persolan kini terus menghujam sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Bukan hanya datang dari luar negeri yakni regulasi EUDR, kini juga muncul terkait 3,3 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang diklaim ilegal oleh pemerintah.

Alberth Yoku, Ketua DPW Apkasindo Papua, kepada elaeis.co menerangkan bahwa sebagai petani kelapa sawit pihaknya menolak semua bentuk penindasan dan penghancuran usaha dan kerja keras petani. Sebab petani bekerja hanya untuk melanjutkan kehidupan dan masa depan anak cucu yang juga manusia dan rakyat NKRI.

"Bertani berkebun adalah budaya orang Indonesia. Hutan-hutan milik masyarakat adat adalah milik kami," terangnya, Senin (3/7).

Lanjut Alberth, pihaknya menentang pelarangan petani menanam sagu, kelapa, pinang juga kelapa sawit yang dilakukan demi ekonomi keluarga. Apalagi hendak dimusnahkan hanya karena perdagangan bebas di dunia.

"Kita punya komitmen mencintai produk dalam negeri. Kita butuh minyak goreng, mentega, juga alternatif bahan bakar rakyat NKRI. Disisi itu kita masih butuh negara yang membela rakyatnya, bukan membela dan tunduk pada tuntutan dari luar," tuturnya.

Untuk itu, Alberth mengatakan bahwa anak Papua Indonesia menolak intervensi asing atas NKRI tercinta dan meminta pemerintah RI tidak tunduk pada tuntutan mereka.

"Kita minta pemerintah tidak tunduk pada tuntutan negara asing," tandasnya.