Bisnis Komoditi 

Petani Inhu Keluhkan Harga Sawit di PT PAS Jauh dari Aturan

Petani Inhu Keluhkan Harga Sawit di PT PAS Jauh dari Aturan
Pabrik PT PAS. ist

Pekanbaru, Elaeis.co - Petani kelapa sawit yang berada di desa Pematang Jaya kembali keluhkan kebijakan PT Persada Agro Sawita (PAS) yang beroperasi di wilayah Indragiri Hulu itu. Pasalnya PT PAS membeli sawit milik warga dengan harga Rp.2570/kg. Padahal Dinas Perkebunan Riau memaparkan harga TBS Riau saat ini menyentuh angka Rp.3.000/kg.

Mewakili petani di wilayah itu Taufik mengatakan, harga tersebut selisih cukup jauh dari harga yang telah ditetapkan Disbun Riau.

"Masa harga pabrik dengan peron kok imbang hampir sama," katanya, Rabu (13/10) saat berbincang bersama Elaeis.co.

Anehnya harga tersebut berlaku hanya untuk warga desa tempat pabrik itu beroperasi saja. Sedangkan jika dari daerah lain berbeda. "Pihak pabrik gak mau kasih tau sama masyarakat desa," tuturnya.

Menurutnya, penentuan harga yang berbeda jauh itu merupakan kedua kalinya di PT PAS. Sebelumnya tepat pada 3 Maret 2021 pihak PT PAS juga melakukan hal sama.

"Jelas ini jadi tanda tanya besar bagi masyarakat," jelasnya.

Sementara menanggapi hal tersebut, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Defris Hatmaja menjelaskan sebenarnya regulasi harga telah dijelaskan dalam Pergub Nomor 77 Tahun 2020. Dimana Pergub ini mengakomodir perkebunan swadaya agar mendapatkan kesetaraan harga TBS. Yaitu sesuai dengan harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan. 

Terkait hal itu, lanjut Defris, dalam penerapan Pergub Nomor 77 Tahun 2020,  petani swadaya diharapkan membuat kelompok kelompok petani. Seperti misalnya koperasi atau Gapoktan. 

"Kemitraan swadaya ini diterapkan dengan cara mengelompokkan pekebun swadaya yang berada dalam 1 hamparan dalam bentuk kelembagaan pekebun seperti kelompok tani, gapoktan, dan koperasi,” terangnya.

Defris menambahkan, kelembagaan perkebunan sawit tersebut akan difasilitasi untuk mereka bermitra dengan perusahaan perkebunan sawit atau PKS terdekat dalam bentuk kemitraan swadaya. 

"Dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Pergub dimaksud,” ujarnya. 

Apabila kemitraan swadaya telah terealisasi, tambahnya, kelembagaan pekebun mendapat DO langsung dari PKS dan harus menjual TBS nya ke PKS mitra. Selanjutnya kelembagaan pekebun tersebut memperoleh harga yang ditetapkan oleh Disbun Riau.

Selanjutnya, untuk percepatan pembentukan kelembagaan pekebun dan fasilitasi kemitraan swadaya dengan PKS mitra akan dilaksanakan dinas yang membidangi perkebunan di setiap kabupaten/kota, berkoordinasi dengan Disbun Riau sesuai dengan kewenangannya.

Editor: Sany Panjaitan