Jambi, elaeis.co - Para petani sawit di Kabupaten Merangin, Jambi, masih menunggu realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Diperkirakan program prioritas pemerintah pusat ini baru terlaksana mulai Maret atau April 2023 mendatang.

Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Merangin, Joko Wahyono, mengatakan, sejumlah petani yang tergabung dalam gapoktan di daerah itu sudah mengikuti tahapan administrasi PSR semenjak akhir tahun 2022. Menurutnya, banyak petani mengeluhkan prosedur pengajuan PSR yang dinilai cukup rumit.

"Sampai saat ini masih berproses, ada beberapa persyaratan yang cukup menyulitkan bagi petani," katanya, Senin (9/1).

Salah satu yang dikeluhkan petani adalah surat keterangan bebas dari kawasan lindung gambut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya, syarat itu hanya memperlambat proses pengajuan usulan PSR petani Merangin.

"Tanah di Merangin bukan gambut melainkan tanah mineral. Kenapa petani harus urus keterangan bukan kawasan lindung gambut? Kalau di Riau iyalah, gambut. Jangan disamakan dengan tanah di Merangin," kritiknya.

Terkait dengan kawasan hutan, menurutnya, Kabupaten Merangin terbilang aman karena lokasi transmigrasi sejak dulu memang sudah dialokasikan oleh pemerintah untuk lahan sawit. 

"Dulu pun jika ada masyarakat yang terindikasi menanam sawit di hutan produksi (HP), sekarang statusnya sudah area penggunaan lain (APL)," jelasnya.

"Kalaupun sekarang masih ada yang dalam kawasan HP, Apkasindo sekarang terus berkoordinasi dengan KLHK dan BPN agar dibebaskan," tambahnya.

Dia berharap pemerintah membebaskan sawit dalam kawasan HP karena sudah banyak yang saat ini usianya memasuki masa replanting. "Supaya realisasi target PSR Merangin seluas 5.000 hektare untuk tahun 2023 bisa maksimal," tukasnya.

"Semoga bisa dipercepatlah prosesnya. Kalau dulu 1 KK dibatasi 4 hektare, sekarang satu keluarga maksimal mengusulkan PSR seluas 16 hektare. Jadi, per kolompok itu bisa sampai 50 hektare," imbuhnya.