Kaltim, elaeis.co - Hingga saat ini perkembangan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum banyak mengalami perubahan. Bahkan ada pengajuan yang sudah dua tahun lalu juga belum terealisasi.

"Tidak ada perkembangan yang signifikan. Petani juga inginkan addendum atau perjanjian baru sebab pengajuan sudah dilakukan sejak dua tahun lalu," terang PLT Ketua DPW APKASINDO Kaltim, Bekam Siahaan saat berbincang bersama elaeis.co, Selasa (20/9).

Alasan petani ingin mendapatkan perjanjian baru terhadap BPDPKS itu adalah lantaran kondisi saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) PSR. Dimana untuk dan dukungan petani setuju sebesar Rp30 juta/hektare.

Padahal idealnya menurut para petani sekitar Rp50-60 juta/hektare. "Untuk kondisi saat ini biaya Rp30 juta itu hanya cukup sampai penanaman saja. Sementara biaya dibutuhkan petani sampai kebun bisa berproduksi kembali di atas itu," paparnya.

Lanjutnya, jika dua tahun lalu, besaran anggaran itu masih dinilai cukup hingga produksi. Namun seiring dengan seluruh komponen PSR yang harganya melambung tinggi, petani menilai biaya Rp30 juta itu tidak cukup.

Misalnya saja harga pupuk, saat ini kata Bekman naik sampai 200%. Begitu juga dengan harga bibit serta pestisida. Belum lagi harga BBM yang juga menguras biaya transportasi.

"Bisa saja kita ambil anggaran sebesar Rp30 juta itu, tapi pasti petani mengeluh kenapa dulu cukup saat ini tidak. Sebagai pendamping petani tentu kita juga tidak mau jadi bulan-bulanan dituntut petani, apalagi dituduh negatif," jelasnya.

Lantaran permasalahan anggaran ini, dari pandangan Bekman minat PSR dari petani juga menurun. Sebab petani dihantui dengan hutang agar program PSR bisa berjalan hingga kebun berproduksi.

"Harapan kita tentu pengajuan penambahan anggaran yang Rp60 juta/hektare itu disetujui. Lagian ini kan uang petani untuk petani," tandasnya.