Sarolangun, elaeis.co – Sudah empat hari Sobri dan petani sawit lainnya menunggu perubahan di pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Mereka keberatan dengan pembatasan pembelian tandan buah segar (TBS) dan sortasi yang diberlakukan PKS.

Para petani yang tergabung dalam DPD Apkasindo Sarolangun sudah membawa persoalan itu ke DPRD setempat, Senin (22/8) lalu. Aspirasi mereka diterima oleh Komisi II DPRD Sarolangun.

"Komisi II menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan PKS yang ada di Sarolangun terkait masalah harga, sortasi, dan antrian," kata Sobri yang juga Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sarolangun, kemarin.

Menurutnya, di rapat itu disepakati bahwa Ketua Komisi ll DPRD Sarolangun dan instansi terkait secepatnya akan melakukan inspeksi lapangan dan mendatangi PKS secara acak untuk menindaklanjuti hal-hal yang menjadi aspirasi dari anggota Apkasindo Sarolangun. 

Kemudian, sementara waktu hingga menjelang dilaksanakannya musyawarah dan mufakat lanjutan, Apkasindo meminta PKS yang ada di Sarolangun memprioritaskan penerimaan buah lokal terlebih dahulu dibanding dari daerah luar Sarolangun.

Selanjutnya, anggota Apkasindo meminta kepada PKS yang ada di Sarolangun agar membuat satu harga supaya tidak terjadi kesenjangan sosial antara pekebun lokal dan pekebun dari luar Sarolangun.

"Kami juga meminta kepada semua PKS untuk tidak melakukan pemotongan TBS atau sortasi yang terlalu membebani petani sawit," ungkap Sobri.

Namun, Sobri kecewa karena berbagai poin hasil rapat di Komisi II DPRD Sarolangun yang juga diikuti oleh manajemen PKS itu hanya sebatas kesepakatan di atas kertas.

“Sampai sekarang cuma harga TBS yang berubah, bergerak naik sedikit. Sedangkan sortasi masih sama, buah yang masuk ke pabrik juga masih sepi. Artinya tidak ada buah yang diutamakan. Itulah perkembangan 4 hari setelah rapat," katanya.