Aceh, elaeis.co - Petani kelapa sawit setakat ini masih menunggu realisasi kebijakan Bursa Komoditi (Bursa CPO) yang beberapa waktu lalu digaungkan pemerintah. Namun kebijakan yang digadang-gadang Menteri Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang katanya akan resmi terbentuk pada akhir Juni, hingga saat ini sudah jelang akhir Juli 2023 belum juga diresmikan.

Sekretaris DPW Apkasindo Aceh, Fadhli Ali menyayangkan lantaran kebijakan itu belum juga dilaunching pemerintah. Padahal, kata dia, petani kelapa sawit terutama di Aceh telah menaruh harapan besar terhadap kebijakan Bursa Komoditi itu.

Baca Juga : Agar CPO Indonesia Tak Kena Blacklist, Petani Jangan Tanam Sawit di Dalam Kawasan Hutan

"Selama ini petani terpaksa menikmati harga TBS yang rendah akibat berbagai faktor, baik di dalam negeri seperti kebijakan yang amat keliru yaitu pelarangan ekspor CPO tahun lalu maupun faktor luar negeri," ujarnya, Senin (24/7).

Harapan ini, lanjut Fadhli, tidak lepas dari angin segar bahwa kebijakan itu dapat menjamin harga kelapa sawit dalam negeri. Bahkan setidaknya mendekati harga kelapa sawit di negara tetangga, Malaysia.

Dari pengamatannya, selama ini harga kelapa sawit dalam negeri berpatokan dengan hasil tender CPO di  PT Kharisma Pemasaran Nusantara (KPBN), yang justru selalu lebih rendah ketimbang Malaysia.

"Bandingkan saja misalnya harga Minggu ini, harga CPO di Malaysia dibeli RM 4.000 atau Rp 13.000 000/ton. Sedangkan di Indonesia tender CPO di KPBN  Rp 11 040/kg atau Rp 11.040.000/Ton. Artinya ada selisih hampir Rp 2 juta/ton CPO," bebernya.

Alhasil, kata Fadhli, harga kelapa sawit di Indonesia lebih rendah ketimbang Malaysia. Padahal Indonesia negara produsen terbesar CPO yaitu mencapai 49 juta ton.

"Ini kan membuat kita miris, dimana Indonesia justru berpatokan dengan harga referensi Malaysia," tuturnya.

Untuk itu, Fadhli berharap Bursa Komoditi segera direalisasikan agar Indonesia dapat menentukan sendiri harga CPO-nya. Sehingga petani lebih terjamin.