Papua, elaeis.co - Sekitar tahun 2019 silam pemerintah melalui BPDPKS telah gelontorkan anggaran sebesar Rp6,7 miliar dalam pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Keerom, Papua. Namun hingga kini peremajaan itu justru belum juga selesai. Bahkan berhenti hingga 250 hektar lahan belum juga ditanami kembali.

"Padahal uang itu sudah dicairkan oleh Koperasi Inkawa yang dalam pelaksanaannya menggandeng pihak ketiga," ujar Ketua DPW Apkasindo Papua, Albert Yoku, Selasa (5/4/2022).

Untuk itu pihaknya meminta agar BPDPKS sebagai perpanjangan pemerintah dan Pemprov Papua melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PSR tersebut. Sebab Patani menduga ada permainan yang justru hanya menguntungkan para pengurus koperasi dan pihak ketiga tersebut.

Sementara hingga saat ini petani juga masih terlunta-lunta lantaran kebunnya belum ditanami sejak dilakukan penumbangan terhadap pohon sawit miliknya tahun itu.

"Kita berharap evaluasi dilakukan sehingga terang apa permasalahan hingga proses itu macet total. Jika memang ada tindakan yang melanggar hukum maka kita juga minta segera diproses. Sehingga petani tidak menjadi korban dalam permasalahan yang berlarut-larut," jelasnya.

Kemudian kata Albet, untuk mengatasi jalan buntu PSR yang macet tadi, pihaknya siap jika ditunjuk untuk mengerjakan penanaman pada lahan tersebut. Hal ini diterangkannya agar permasalahan tersebut cepat teratasi dan petani dapat memenuhi kebutuhannya kembali.