Jakarta, elaeis.co - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menginformasikan bahwa pemerintah akan membatasi penyaluran pupuk subsidi. Nantinya pupuk yang akan disubsidi adalah urea dan NPK. Kemudian juga hanya pupuk yang digunakan dalam pertanian jagung, padi, kedelai, bawang merah, cabai, kakao dan tebu.

Hal ini dilakukan lantaran naiknya harga pupuk di pasar internasional dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Namun, komoditi kelapa sawit justru tidak masuk dalam rencana alokasi tersebut.

Sekjen DPP Apkasindo Perjuangan Drs A Sulaiman H Andi Loeloe mengatakan sejak dulu bisa dikatakan sektor perkebunan tidak pernah mendapat subsidi pupuk. Termasuk juga sektor kelapa sawit. Pemerintah justru hanya fokus terhadap pertanian seperti padi dan palawija.

Sedangkan petani kelapa sawit justru terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya sangat mahal. Harga pupuk sudah naik 100 persen dari biasanya.

"Padahal perkebunan kelapa sawit sangat besar kontribusinya terhadap devisa negara," katanya kepada elaeis.co Jumat (8/4/2022).

Andi mengatakan pemerintah seharusnya melihat ada para petani swadaya (mandiri) yang hanya bergantung pada kebun sawit seluas 1-2 hektar saja. Mereka juga seharusnya berhak mendapatkan pupuk subsidi tadi.

"Okelah harga sawit saat ini cukup tinggi, tapi apa mereka tidak lihat biaya perawatan yang juga melambung. Bukan hanya pupuk, transportasi juga menguras penghasilan petani," paparnya.

Menurut Andi, pupuk adalah kebutuhan pokok bagi tanaman. Begitu juga kelapa sawit. Mau sebagus dan seunggul apapun bibit yang ditanam, kata Andi, tanpa ada pupuk produksinya tidak akan maksimal.

"Kalaupun tidak dapat subsidi, setidaknya pemerintah jamin ketersediaan pupuk tadi. Untuk menjaga produktifitas kebun petani," katanya.

Diinformasikanya, 41 persen dari triliunan yang dikumpulkan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berasal dari perkebunan kelapa sawit. Menurut Andi seharusnya itu dikembalikan ke sektor kelapa sawit.

"Bagaimana kita mau mempertahankan produktifitas tanpa ada dukung seperti ini. Kita berharap pemerintah perhatikan perkebunan kelapa sawit khususnya petani swadaya. Sebab dari 6 juta hektar lahan di Indonesia 4 juta hektar adalah petani plasma mandiri," terangnya.

Meski lebih besar luasannya ketimbang perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan, hasil kebun petani swadaya justru sangat minim. Ini lantaran kurang maksimalnya pemeliharaan.