Rengat, elaeis.co - Masyarakat Desa Kerubung Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Indragiri Hulu, Riau, keluhkan kondisi jalan poros yang berlubang, padahal sejumlah dana untuk perawatan badan jalan itu dikutip dari hasil produksi tandan buah segar (TBS) petani plasma Koperasi Karya Bersama mitra PT Mega Nusa Inti Sawit (MNIS). 

Adapun pemotongan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Karya Bersama untuk perawatan jalan pemerintah daerah tersebut sebesar Rp 2.5/kilogram dari TBS kelapa sawit. Kemudian, kutipan dari luar desa setempat untuk perawatan jalan yang sama. 

Srihartarto, selaku warga Desa Kerubung Jaya, ketika dikonfirmasi elaeis.co, Senin (29/5), mengatakan bahwa dulunya kebijakan pengurus KUD memberlakukan potongan (fee) Rp 100 perak/kilogram untuk perawatan jalan utama sepanjang 3,5 kilometer dapat tercover atau jalan mulus. 

Namun, seiring berjalannya waktu, potongan dari fee TBS kelapa sawit anggota KKPA yang berjumlah 664 orang itu naik menjadi Rp 2,5/kilogram, justru kondisi jalan itu kurang terawat dan terdapat beberapa titik lobang, katanya. 

Terpisah, Kepala Desa Kerubung Jaya, Zainal Abidin, menanggapi kondisi jalan yang melintas di desanya tidak terlepas menjadi kewenangannya selaku pemimpin desa, akan tetapi belakangan ini kewenangan tersebut sudah diambil alih oleh pengurus Koperasi Karya Bersama, baik dari sistem pengelolaan uang petani hingga pelaksanaannya.  

"Dana potongan Rp 2,5/kilogram dari petani dikelola langsung oleh pengurus Koperasi Karya Bersama. Dan mereka juga yang jadi pelaksana dalam perbaikan jalan poros desa ini," pungkasnya. 

Namun demikian, kata Zainal, jalan yang dimaksud merupakan jalan Pemda Inhu. Ketika disinggung apakah sejauh ini ada perhatian dari dinas terkait, Zainal mengaku selama ia menjabat selaku kepala desa telah dua periode belum pernah ada secuilpun merasakan gelontoran dana dari APBD untuk perbaikan jalan di poros Desa Kerubung Jaya.

"Seingat saya sejak menjabat Kades pada tahun 2014 hingga 2023, jalan ini baru sekali diperhatikan oleh pemerintah melalui dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang sumbernya dari APBN. Dana PPIP kala itu digunakan untuk perawatan jalan poros desa sepanjang 2 kilometer dari total panjang jalan desa lebih kurang 3,5 kilometer," ungkapnya. 

Terkait dana fee Rp 2,5/kilogram asal retribusi petani, Zainal tidak bisa menanggapi lebih mendalam dan menyarankan untuk mengkonfirmasi langsung kepada pihak pengurus koperasi. 

Sementara itu, Ketua Koperasi Karya Bersama, Jumakir, tidak membantah jika saat ini pihaknya yang mengelola dan melaksanakan perbaikan maupun perawatan jalan poros di desanya itu. 

Dana itu, kata Jumakir, memang diperuntukkan untuk perawatan jalan poros desa. Dan semua yang berkaitan dengan fee Rp 2,5/kilogram dicatat dan disimpan oleh bendahara keuangan. 

Selain potongan anggota petani, Jumakir mengakui bahwa pihak koperasi saat ini masih melakukan kutipan Rp 50 ribu/ trip TBS kelapa sawit dari KUD tetangga desa. Dananya digunakan untuk perawatan jalan poros desa Kerubung Jaya.

Untuk KUD Tunas Harapan (KTH) Desa Pematang Manggis, beber Jumakir, mereka membantu merawat jalan, tetapi berapa besaran dana dari desa tetangga dirinya kurang mengetahui. Sementara, untuk Koperasi Margo Mulyo (KMM), Desa Talang Bersemi dikenakan Rp 50 ribu/tripnya.

"Kalau jumlah dana yang terkumpul secara keseluruhan saya kurang tahu, besok coba kita tanya ke bendahara. Kebetulan dia sedang tidak masuk kantor," terang Jumakir.

Kemudian, sambung Jumakir, terkait kondisi jalan yang saat ini terdapat sejumlah titik yang berlubang karena kondisi cuaca saat ini sering diguyur hujan, maka dana itu terpaksa belum dapat digelontorkan untuk perbaikan jalan yang dimaksud.

"Kami masih menunggu waktu yang tepat sembari koordinasi dengan pihak perusahaan menurunkan alat berat untuk menggleder jalan. Karena jika masih digenangi air dan musim hujan seperti ini, nanti sia-sia jika dilakukan," sebutnya.