Jakarta, elaeis.co -  Membuat sebuah lembaga atau kelompok tani adalah salah satu saran pemerintah untuk mendukung kesetaraan petani khususnya dalam sisi harga jual hasil kebun kelapa sawit milik petani. 

Tapi anehnya, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, banyak lembaga, asosiasi bahkan kelompok tani kelapa sawit justru kesulitan untuk menjalin kerjasama dengan pabrik kelapa sawit (PKS).

Ketua APKASINDO Kabupaten Penajam Pasir Utara, Akhmad Indradi, mengatakan, petani kelapa sawit di wilayahnya memang terbiasa mengelola kebunnya secara mandiri. Sehingga cukup sulit untuk mengajak berlembaga.

Disisi lain, kebiasaan ini justru dimanfaatkan oleh para Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mendulang keuntungan sebanyak-banyaknya. Bagaimana tidak, PKS bisa sesuka hati menetapkan harga hasil kebun milik petani tadi.

"Memang tantangan tersendiri untuk mengajak petani berkelompok dan berlembaga. Sebab sudah terbiasa bekerja secara individu," ujarnya kepada Elaeis.co Minggu (4/12).

Meski begitu, Indra mengaku terus melakukan edukasi kepada petani. Bagaimana keuntungan berkelompok dan sebagainya. Salah satu langkahnya saat ini yakni fokus pada pembentukan koperasi.

Dimana dalam koperasi ini pihaknya dapat melakukan pendataan mana petani swadaya dan petani plasma. Selain itu juga melihat luas, riwayat dan pemilik kebun dapat terdata dengan baik.

"Nah yang jadi tantangan sekarang, lembaga sudah ada, kelompok petani sudah ada PKS justru enggan di ajak bermitra. Mereka lebih suka bermitra dengan para pengusaha, pengepul atau toke kelapa sawit. Jadi kuncinya pemerintah," paparnya.

Sebenarnya kata Indra, sudah ada Permentan 01/2018 yang mengatur ini semua. Sayangnya dalam peraturan itu tidak diatur mengenai sanksi. "Kita berharap pemerintah dapat selesaikan permasalahan yang ada pada petani ini," paparnya.

Indra juga meminta permasalahan ini segera mendapatkan solusi. Pasalnya di wilayahnya terdapat 17 ribu hektar kebun kelapa sawit. Dan hanya 5% saja perkebunan plasma. Selebihnya adalah perkebunan swadaya masyarakat.

"Untuk pemasaran hasil kebun memang kendala besar dan pemerintah kuncinya.," tandasnya.