Jakarta, elaeis.co - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit dalam Rangka HUT ke-23 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Jakarta, Kamis (7/12), mewakili Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan itu dia mengungkit terkait verifikasi data keterlanjuran lahan petani sawit rakyat dalam kawasan hutan. "Realisasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan keterlanjuran lahan, kedua hal ini harus segera diselesaikan," tegasnya dalam rilis Kemenko Perekonomian, kemarin.

Dia menyebutkan, keterlanjuran lahan mencapai 800 ribu hektar yang dikelola sekitar 350 ribu petani sawit. "Sayangnya banyak lahan keterlanjuran," ujarnya.

Dia lantas bertanya siapa diantara petani yang hadir di pertemuan nasional itu yang kebunnya masuk kategori 'lahan terlanjur'. Reaksi para petani membuat Airlangga terkejut. Sebab, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung dan sejumlah petani yang hadir langsung berdiri mengangkat tangan.

Merespon hal tersebut, Airlangga langsung meminta Apkasindo membantu mempercepat menyelesaikan keterlanjuran lahan dengan mendata lahan secara detil.

"Saya minta agar tim Apkasindo dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO. Yang sekitar 350 ribu petani diverifikasi by name, by address, by location," tegasnya.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk menyelesaikan isu keterlanjuran lahan. Makanya para petani sawit diminta melakukan verifikasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan selanjutnya melakukan sertifikasi lahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Kalau lahan keterlanjuran dan ISPO sudah selesai, maka saya minta BPDPKS untuk mendorong dengan dana replanting. Ini hasilnya konkret untuk kesejahteraan petani," tambahnya.