Jakarta, Elaeis.co - Untuk mengembangkan program biodiesel ke tahap selanjutnya, pemerintah mesti mengatur pola kemitraan antara petani dengan perusahaan.

Menurut Manajer Kolaborasi Traction Energy Asia, Ricky Amukti, hal itu dilakukan agar program biodiesel bisa berjalan sesuai dengan visi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Jadi, petani sawit mandiri atau swadaya, memang harus dilibatkan guna memenuhi rantai pasok biodiesel," kata Ricky dalam video wabinar yang ditengok Elaeis.co, Rabu (29/9).

Menurut Ricky, ada empat alasan kenapa pemerintah harus melibatkan petani swadaya demi keberlanjutan biodiesel. 

Yang pertama di sisi lahan. Pasalnya, perkebunan sawit swadaya menguasai 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Namun sayangnya, selama ini mereka sama sekali tidak mendapat manfaat dari progam biodesel.

Terus, alasan kedua, bisa membantu perekonomian rakyat kecil karena memasukkan pekebun sawit swadaya dalam rantai pasok produksi biodesel.

Lalu, alasan ketiga, kata Ricky, dengan melibatkan pekebun sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel, dapat mengurangi resiko deforestasi dan menjaga hutan alam yang tersisa. 

"Nah, yang terakhir, menggunakan TBS kelapa sawit dari perkebunan swadaya, juga dapat mengurangi emisi dari keseluruhan daur produksi biodesel," kata dia.

Menurut Ricky, ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk petani swadaya dalam tata niaga biodiesel.

Yang pertama secara langsung. Artinya memfasilitasi petani swadaya untuk membangun pabrik sendiri dan membangun kilang biodesel sendiri.

"Nah, opsi keduanya, saya boleh katakan, semi langsung. Artinya petani bermitra dengan pabrik-pabrik kelapa sawit yang mensuplai biodiesel di Indonesia," turunnya.