Jakarta, Elaeis.co - Pelibatan petani kelapa sawit dalam keberlanjutan program biodiesel masih sangat minim. Padahal boleh dibilang, petani sawit merupakan bagian terpenting dari mata rantai industri biodiesel karena pemasok bahan utama.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro mengatakan, pemanfaatan program biodiesel sejatinya bukan hanya mengantisipasi akan hilangnya energi berbasis fosil. Tetapi juga harus memperhatikan konteks lingkungan.

"Artinya, jangan sampai petani jadi subordinasi dalam mata rantai biodiesel," kata Juri dalam video wabinar yang ditengok Elaeis.co, Kamis (30/9).

Sebab lanjut Juri, dampak dari subordinasi itu akan luas. Bukan hanya pada akses pola kemitraan yang nantinya tidak seimbang, namun eksistensi petani sawit juga akan tertutup.

"Pada intinya, industri seperti ini tidak boleh mengabaikan kepentingan pemerintah secara umum yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat," kata dia.

Oleh karena itu dalam menata mata rantai Biodiesel, tidak boleh mengabaikan satu elemen penting dalam industri ini yakni petani sawit.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, petani swadaya selama ini sama sekali tidak menerima manfaat dari program biodiesel. Sebab, masih terjadi loss income sekitar 30 persen ketika petani menjual TBS tengkulak.

"Faktanya, hingga saat ini belum ada kemitraan petani dengan perusahaan-perusahaan biodiesel. Padahal, sampai 2020, program ini sudah menghabiskan uang dana sawit dari BPDPKS sekitar Rp 57,72 triliun, tapi nihil manfaatnya untuk petani sawit," kata Mansuetus.

Karena itu Mansuetus meminta kepada pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengambil kebijakan menaikkan B30 ke B40. 

"Harus ada evaluasi dulu terhadap implementasi B30, dengan melibatkan petani sawit swadaya. Sebetulnya memang perlu dilibatkan. Sebab rantai pasoknya dari mereka," pungkasnya.