Medan, elaeis.co - Target pemerintah meningkatkan bauran dari biodiesel B-40 menjadi B-50 butuh tambahan pasokan minyak sawit mentah hingga 6,6 juta ton. Karena itu, petani sawit peserta program Peremajaan Sawit rakyat (PSR) didorong berkontribusi lebih besar untuk proyek biodiesel. 

 
Tekad swasembada energi di era pemerintahan Presiden Prabowo dengan mengedepankan sumber energi nabati sawit menjadi peluang bagi petani sawit untuk meningkatkan nilai keekonomian perkebunan sawitnya. Dalam hal ini, program PSR menjadi proyek andalan pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sekaligus tingkat produksi sawit rakyat yang masih jauh di bawah kinerja perkebunan perusahaan dengan tingkat produksi masih sekitar 40%.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto mengatakan, program PSR bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kualitas panen sawit dan meningkatan produktivitas sawit rakyat yang porsinya mencapai 40% dari luas perkebunan sawit di Indonesia yang mencapai 15,34 ha.

“Pemerintah mendorong perusahaan besar, perusahaan negara dan pekebun rakyat bersama-sama meningatkan produksi untuk mendukung swasembada energi dan swasembada pangan. Ada peluang bagi pelaku perkebunan kelapa sawit. Untuk proyek energi naik jadi B-50 saja kita butuh tambahan minyak sawit 6,6 juta ton, kalau melakukan ekstensifikasi butuh 2,3 juta hektar lahan baru untuk perkebunan,” jelas Heru dalam keterangan resmi, kemarin.

Perlunya petani sawit membantu peningkatan produksi minyak sawit dia sampaikan via zoom dalam acara Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024 di Medan, Rabu (13/11).

Acara ini diinisiasi oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (GAPKI) Cabang Sumut bekerja sama dengan harian Bisnis Indonesia dan didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendorong percepatan program PSR di Indonesia.

Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Achmad Maulizal mengatakan, luas lahan PSR mencapai 251.637 hektar di 21 provinsi dengan jumlah petani kebun yang terlibat mencapai 154.936 orang pada periode 2016-2024. “Kami terus berusaha memperluas program PSR ini untuk mendorong kesejahteraan petani sawit. Masih banyak petani yang belum mendapatkan program ini,” ujarnya.

Ketua Umum DPP GAPKI, Eddy Martono, mengatakan, perusahaan sawit berkomitmen membantu implementasi program PSR untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. GAPKI, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan dan BPDPKS untuk mendorong memuluskan program PSR yang masih banyak terkendala sampai saat ini.

Beberapa masalah terkait sawit rakyat mulai dari tidak tersedianya dokumen petani, proses upload dokumen yang panjang, proses pembuatan poligon peta yang sulit (biaya tinggi dan terbatasnya sumber daya di lapangan), banyak perusahaan yang tidak bersedia menandatangani pernyataan kebenaran dan kelengkapan dokumen, hingga keengganan petani kehilangan pendapatan selama masa tanaman belum menghasilkan.

Terkait dengan pendanaan program PSR kemitraan dengan petani, menurutnya, pihaknya memiliki perhitungan biaya program sendiri, di mana nilainya untuk perhitungan minimal mencapai Rp 100,54 juta dan tertinggi mencapai Rp 112,42 juta per hektar.

“Kami senang nilai bantuan PSR dinaikkan dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektar. Tapi kami punya perhitungan sendiri. Karena nilainya cukup besar, bisa sampai Rp 112,4 juta, kami usul sumber dananya dari BPDPKS dan pinjaman,” tutupnya.